BC TERKINI

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

0 komentar 85 dilihat

Jakarta (19/7) - Bea Cukai kembali berhasil menujukkan prestasi melalui kerja sama dengan Instansi lain. Kali ini bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Bea Cukai sukses melaksanakan Pelayanan dPengawasan Ekspor dan Impor Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan. Hal tersebut dibuktikan melalui kegiatan pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan, yang secara serentak dilaksanakan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, dan Soekarno Hatta di Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi melepaskan 394 kontainer produk perikanan dengan berat total mecapai 8.938,76 ton  dengan total nilai Rp588.792.536.000. Produk perikanan tersebut akan dikirim ke 21 negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan lainnya. 
Hal ini merupakan dampak positif dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah digalakkan pemerintah selama ini. Termasuk juga usaha dalam efisiensi peningkatan logistik, yang salah satunya melalui sinkronisasi Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) dalam penerbitan PEB telah dilakukan secara online, melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

1 komentar 243 dilihat

Evaluasi kinerja pegawai Bea dan Cukai senantiasa dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjadi instansi yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bea Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari pada 18 – 19 Juli 2019 dengan berbagai paparan materi dari setiap direktorat. Diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan, Trade Balance, Program Terobosan Peningkatan Investasi dan Ekspor, Mekanisme Pengawasan Kawasan Berikat, National Logistic Ecosystem, Project Management, dan Digital Technology. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan International Meeting Simulation untuk mempersiapkan para pejabat dalam mengikuti International Meeting yang akan datang.
Melihat laporan kinerja pegawai, Heru Pambudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah bekerja keras untuk bangsa dan negara dan senantiasa memperbaiki diri untuk “Bea Cukai Makin Baik”. Bea Cukai tidak menoleransi adanya penyimpangan perilaku, diharapkan gagasan ini dapat menjadi pagar dalam membentuk karakter petugas yang juga mencerminkan karakter instansi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan tekad  yang kuat dengan didasari pada kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

0 komentar 33 dilihat

Bekerja sepenuh hati sembari mengabdi kepada masyarakat, Bea Cukai Tual bersama Kemenkeu Muda membuka program Bimbingan Belajar Gratis di Kota Tual dan Maluku. Bimbingan belajar tersebut telah diresmikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tual, M. Anshar pada 16 Februari 2019 lalu. Pembelajaran yang dilakukan langsung oleh Kemenkeu Muda ini diharapkan dapat membantu siswa dan siswi dalam mempersiapkan ujian masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. 
Selain itu Bea Cukai Tual telah membuat beberapa program pembinaan SDM terpadu menuju Politeknik Keuangan Negara STAN, salah satunya kegiatan Help Desk yang dilaksanakan pada 9-30 April lalu. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk membantu siswa dan siswi melakukan pendaftaran ujian masuk PKN STAN. Kegiatan lain seperti simulasi ujian juga telah dilaksanakan. Besar harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, sehingga Bea Cukai Tual dapat terus berkontribusi dalam mengembakan SDM di kota Tual.

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

4 komentar 77 dilihat

Jakarta (16/7) - Bea Cukai kembali melaksanakan kegiatan Apel Bersama di lingkungan Kantor Pusat pada hari Selasa, 16 Juli 2019 dengan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio sebagai Pembina apel. 
Dalam amanatnya, Subagio menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Salah satunya untuk menangani masalah hukum yang tercipta atas perbedaan pendapat, antara aparatur Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak, dalam melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan.  
Direktorat KBP juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh jajaran pegawai, dimana aspek terpenting dalam memberikan perlindungan hukum  tersebut adalah memastikan setiap pegawai Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berdasarkan kewenangan yang telah sesuai dengan ketentuan yang memiliki dasar hukum. Subagio juga menyampaikan hasil kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan yang mengalami peningkatan. Dari unit keberatan, terdapat penurunan rasio keberatan terhadap penetapan, yang sebelumnya di tahun 2018 mencapai 12,9%, kini menjadi 8% di semester 1 (satu) tahun 2019. Selain itu rasio kemenangan banding di Pengadilan Pajak mengalami peningkatan sekitar 2.8% , dari 41.09% di tahun 2018 menjadi 43.90%.

Upaya Pemerintah Kendalikan Penggunaan Kantong Plastik

Upaya Pemerintah Kendalikan Penggunaan Kantong Plastik

5 komentar 130 dilihat

Jakarta, 12 Juli 2019 – Indonesia merupakan negara kedua dengan sampah plastik terbanyak di dunia setelah China. Hal ini cukup membangun semangat seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan.  Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah mengajukan peraturan baru terkait pengenaan cukai kantong plastik yang didiskusikan pada media briefing di Kementerian Keuangan pada, Jumat, 12 Juli 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, dan Asosiasi Masyarakat dan Industri Hijau Indonesia.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Adriyanto, menyampaikan bahwa latar belakang pengenaan cukai kantong plastik adalah terjadinya banyak kerusakan lingkungan yang dipicu oleh tingginya penggunaan kantong plastik. Dampak buruk ini dapat diminimalisir dengan memberlakukan corrective tax yang merupakan pungutan pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki suatu keadaan. Hal ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, mengingat dampak yang ditimbulkan pada inflasi hanya sebesar 0,04%.
Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha, Bea Cukai, Sutartib, menyampaikan bahwa pungutan cukai tidak akan dikenakan pada semua jenis plastik, namun target utamanya adalah kantong plastik atau single use plastic. Plastik dengan sifat paling tidak ramah lingkungan akan dikenakan tarif cukai terbesar, sedangkan plastik yang paling ramah lingkungan akan dikenakan tarif yang lebih kecil atau bahkan tidak dikenakan cukai.
Diharapkan cukai plastik dapat menjadi instrument dalam rangka pengendalian lingkungan yang dapat mengubah perilaku masyarakat dengan mengurangi penggunaan kantong plastik.

Workshop SDM 2019

Workshop SDM 2019

2 komentar 40 dilihat

Peran Aparatur Sipil Negara sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang sudah tertuang di UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disosialisasikan kembali dalam Workshop Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Kamis hingga Jumat, tanggal 4 sd. 5 Juli 2019.
Workshop yang diisi berbagai diskusi panel dengan narasumber seperti Sri Mulyani Indrawati, Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, Tasya Kamila, dan narasumber lainnya bermaksud untuk memberikan ruang untuk berdiskusi bagi ASN di Kementerian Keuangan dalam membahas ASN sebagai Pemersar Bangsa dan meningkatkan Nasionalisme di lingkungan ASN Kementerian Keuangan.
Dalam workshop tersebut juga diluncurkan e-learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190 tahun 2018, dan peluncuran Aplikasi Melanjutkan Pendidikan.
Sri Mulyani dalam paparannya menyampaikan agar ASN Kementerian Keuangan yang merupakan salah satu instansi yang memiliki kantor pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat menjadi motor penggerak pemersatu bangsa dan menanamkan tujuan untuk menjadi rakyat Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang konstruktif.

Customs Engagement with Embassy

Customs Engagement with Embassy

4 komentar 54 dilihat

Bea dan Cukai berupaya melakukan perbaikan terus-menerus, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada Kedutaan Besar di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta. 
Dihadiri langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan diikuti seluruh Kedutaan Besar di Indonesia. Acara yang dikemas dengan nuasa budaya daerah Indonesia ini mempersilahkan tamu yang hadir untuk duduk bersama, mendiskusikan mengenai Import Clearance Procedure for Goods Imported By Embassy and Their Official, yang dipimpin langsung oleh Kepala KPU Soekarno Hatta, Erwin Situmorang. 
Melalui kegiatan ini, Bea Cukai berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lembaga lain serta para stakeholder, untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai tata laksana kepabeanan dan memberikan solusi atas permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan impor barang keperluan kedubes.

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

4 komentar 254 dilihat

Jakarta (12/7) - Bea dan Cukai mensosialisasikan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2008, dan PMK 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio dan Kepala Seksi Tempat Tahanan, Ade Irawan. 

Dalam pemaparannya, Ade menyebutkan ada dua substansi perubahan utama dalam peraturan tersebut. Pertama yaitu layering denda, yang sebelumnya terdapat 5 (lima) menjadi 10 (sepuluh) layering denda dari 100% hingga 1000%. Kedua, terdapat perubahan di pasal 6 yang menekankan dasar pengenaan denda sehingga diharapkan tidak terjadi multitafsir. 

PP Nomor 39 Tahun 2019 sendiri akan diberlakukan mulai tanggal 15 Juli 2019. Sedangkan, untuk pemberitahuan pabean yang mendapat nomor sebelum tanggal tersebut akan tetap dikenakan peraturan pemerintah sebelumnya. Melalui perubahan ini diharapkan dapat memberikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Konferensi Pers Barang Pelintas Batas

Konferensi Pers Barang Pelintas Batas

1 komentar 306 dilihat

Jakarta (03/07/2019) – Untuk mengurangi penyelundupan dan penyalahgunaan fasilitas di perbatasan Bea Cukai memfasilitasi “toko serba ada” kebutuhan pokok di perbatasan dengan memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok di Perbatasan. PLB tersebut memberikan kemudahan bagi para pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau di PLB Bahan Pokok dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain PLB Bahan Pokok yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 80/PMK.04/2019, Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas di antaranya implementasi sistem CEISA Pelintas Batas untuk mendukung otomasi verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik. Di samping itu, akan diimplementasikan virtual account KILB dengan pemindai biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB. Sinergi juga akan dijalin dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan dalam menerbitkan KILB.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa aturan ini sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam program Nawa Cita. “Aturan ini dibuat sejalan dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ungkap Heru. 

Beberapa hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 adalah penegasan tentang ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh.

Selain memfasilitasi pembangunan “toko serba ada”, Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan penggunaan single document berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019, di mana sebelumnya diperlukan beberapa dokumen. VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara, pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung.

Tidak hanya menyederhanakan prosedur, melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan implementasi melalui SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antar kantor Bea Cukai. Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian RI terkait jangka waktu impor sementara yaitu selama 30 hari dan dapat diperpanjang.

Pengimplementasian aturan ini juga merupakan upaya dalam menerapkan international best practice dalam persyaratan impor sementara di mana kendaraan bermotor harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing, dimasukan oleh pemilik atau kuasanya, pada saat importasi bahan bakar minimal terisi ¾ tangki, tidak memiliki VhD yang belum diselesaikan, serta mendapat endorse/cap oleh otoritas berwenang negara asal. Aturan ini juga akan memberikan kepastian hukum dan memberikan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran berupa denda 100?ri Bea Masuk dalam hal terlambat melakukan ekspor kembali, pembayaran Bea Masuk, Pajak Impor, dan Denda dalam hal kendaraan tidak diekspor kembali, wajib melakukan reekspor dan pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal lokasi tidak sesuai, pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal ekspor kembali tidak melapor kepada Bea Cukai, serta penegahan terhadap kendaraan bermotor dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wilayah penggunaan.

“Diharapkan dengan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor serta pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk para pelintas batas di daerah perbatasan, maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” pungkas Heru.