BC TERKINI

Bea Cukai Ubah Aturan Impor Barang Kiriman

Bea Cukai Ubah Aturan Impor Barang Kiriman

0 komentar 98 dilihat

Bea Cukai Ubah Aturan Impor Barang Kiriman

30th Administrative Meeting of NCP for RILO AP

30th Administrative Meeting of NCP for RILO AP

0 komentar 16 dilihat

On September 4th, Acting Director of International and Public Affairs, Mr. Ambang Priyonggo officially opened The 30th Administrative Meeting of National Contact Points (NCP) for Regional Intelligence Liaison Office Asia Pacific (RILO AP) in Solo, Central Java. This meeting is an annual meeting to discuss trend, modus operandi of cross-border crime, as well as sharing experience and best practices in enforcement activities such as joint operation. 
A total of 52 participants attended the meeting, including 30 Customs delegates from 18 member administrations (Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam), 9 delegates from 8 international organizations (INTERPOL, RILO ECE, RILO WE, ROCB AP, TRAFFIC, INCB, UNODC and WCO), 5 foreign Customs Attaché from Embassies  (Australia, Belgium, Korea, Netherland, and New Zealand) and 8 RILO AP staffs.

On his remarks, Mr. Ambang highlighted the importance of cooperation between Customs Administration in the Asia Pacific region. In addition, he pointed out that exchange of information is extremely important to tackle activities related to transnational organize crime.
During the meeting, Indonesia Customs represented by Mr. Eko Darmanto, Deputy Director of Narcotics Subdirectorate was elected as chair of the first day, while Mr. Kim Sung-sig, Deputy Head of RILO AP was elected as chair of the second day.

Penggagalan dan Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Narkotika

Penggagalan dan Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Narkotika

0 komentar 13 dilihat

Sinergi positif antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, PT. Pos Indonesia, dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan upaya penyelundupan narkoba melalui barang kiriman pos.
Dalam konferensi pers yang bertempat di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru siang ini, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Oentarto Wibowo menjelaskan bahwa modus penyelundupan yang digunakan oleh tersangka saat ini sudah sangat banyak, salah satunya melalui barang kiriman pos.
"ada beberapa modus yang melalui barang kiriman, mulai ditaruh didalam alas sepatu sampai dimasukkan kedalam mesin pompa air," ujarnya.
Selama tahun 2018 ini sebanyak 8 kasus upaya penyelundupan narkoba dari berbagai jenis dapat digagalkan, daintaranya 719 gr Methamphethamine, 50.000 butir Ekstasi, 4 kg Daun Khat, 4 kg Ketamine, dan 30.000 butir Happy Five serta menetapkan 18 orang tersangka.
Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan terbongkarnya jaringan pengedar narkoba di Jakarta dan sekitarnya.

Sharing Session Implementasi PUG di Lingkungan Kemenkeu

Sharing Session Implementasi PUG di Lingkungan Kemenkeu

0 komentar 49 dilihat

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dibutuhkan dalam upaya peningkatan optimalisasi kinerja setiap organisasi, begitu pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berkaitan dengan hal tersebut, Pada Jumat 7 September 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar Sharing Session implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Sharing session ini menghadirkan seorang expert gender Yulfita Rahardjo dan Suroso Kabag Perencanaan Keuangan, biro perencanaan Setjen sebagai narasumber.

Dalam sharing session tersebut dijelaskan bahwa PUG berbeda dengan emansipasi. PUG merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi dan manfaatnya terhadap organisasi. 

Dalam pelaksanaannya peran pimpinan menjadi kunci utama untuk mencapai kesetaraan melalui upaya yang terus menerus dilakukan dengan menjaga keberlangsungannya sebagai suatu kebutuhan dan bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan operasional.

Selama ini DJBC dinilai sudah responsif gender dalam setiap kegiatan maupun pembuatan peraturan tetapi belum mengadministrasikannya. Implementasi PUG sebaiknya juga bukan hanya dalam bentuk tim, melainkan perlu dilembagakan secara melekat pada DJBC. Selain itu, materi PUG perlu dimasukkan dalam setiap substansi diklat, juga mencari upaya benefit optimalisasi kinerja dengan mengasah kepekaan isu gender bukan hanya sebagai kebutuhan perempuan melainkan yang paling penting adalah peningkatan kinerja organisasi.

Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pengendalian Neraca Transaksi Berjalan

Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pengendalian Neraca Transaksi Berjalan

0 komentar 52 dilihat

Perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab deficit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor. Pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan deficit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah menyimpulkan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan bersama sama dengan beberapa Kementerian, bhwa perlu dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif dengan rincian sebagai berikut :

1.     210 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen, yang termasuk dalam kategori ini yaitu barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar

2.     218 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen , yang termasuk dalam kategori ini yaitu barang yang sebagian besar telah dapat di produksi dalam negeri seperti barang elektronik .

3.     719 item komoditas tarif PPh naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, yang termasuk dalam kategori ini yaitu bahan bangunan, peralatan elektonik audio visual, dan produk tekstil.

Pembayaran PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dimuka yang dapat dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran PPh terutang di akhir tahun pajak. Oleh karena itu, kenaikan tarif ini pada prinsipnya tidak akan memberatkan industry manufaktur

Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan

Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan

0 komentar 13 dilihat

Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan

Kunjungan SESPIMTI POLRI

Kunjungan SESPIMTI POLRI

0 komentar 22 dilihat

Sinergi positif antara Beacukai dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak sebatas hanya dalam lingkup penindakan. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan peserta pendidikan dan pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) pada Kantor Pusat Bea dan Cukai (DJBC) 31 Agustus 2018 untuk pembekalan materi tentang tugas dan fungsi DJBC dalam mendukung pembangunan nasional. Kedatangan Sespimti ini mendapat sambutan hangat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi berserta jajaran Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Widyasuara Utama Sespim, Irjen Pol. Suroso dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan pegangan kompetensi khusus, keterampilan dan juga pengetahuan untuk kedepannya bersinergi dengan penegak hukum yang salah satunya adalah DJBC.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan bahwa Sinergi yang telah dilakukan aparat penegak hukum telah lama terjalin, ia juga menyampaikan pada saat awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para penegak hukum terpilih dari para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa terdahulu sehingga kekompakan dan sinergi antara penegak hukum dapat terjalin dengan baik.  

Sinergi Bea Cukai, BNN dan TNI Gagalkan Penyelundupan Narkotika

Sinergi Bea Cukai, BNN dan TNI Gagalkan Penyelundupan Narkotika

0 komentar 22 dilihat

Sinergi Bea Cukai, BNN dan TNI Gagalkan Penyelundupan Narkotika

Sharing Session Implementasi Pengarusutamaan Gender

Sharing Session Implementasi Pengarusutamaan Gender

0 komentar 46 dilihat

Sharing Session Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifah Amalia di Auditorium Sabang, 29 Agustus 2018. Plt. Direktur Cukai, Nugroho Wahyu Widodo membuka acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa laki laki maupun perempuan harus mempunyai posisi yang sama sesuai fitrahnya. Dilanjutkan dengna penampilan pembacaan prosa oleh Kartika yang mengusung tema Pengarus Utamaan Gender di Bea Cukai, kemudian sharing session dibuka oleh Kepala Subbagian umum dan kepatuhan internal Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Safianty Anwar  sebagai Moderator. Ledia Hanifah Amalia menjelaskan sejarah munculnya PUG. Implementasi PUG adalah strategi guna menjamin keadilan dan kesetaraan pemberian akses, partisipasi, control dan manfaat.  Hal ini dibutuhkan kontribusi setiap warga negara untuk membangun negara dan bangsa.Di akhir acara, Kepala Bagian Pengelolaan BMN, Indrajati Martini mengungkapkan, sharing session ini adalah rangkaian kegiatan Implementasi PUG dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai mendukung adanya keadilan dan kesetaraan gender slaah satunya dengan adanya daycare untuk anak pegawai, ruang laktasi, taman bermain anak, dan kepada seluruh pegawai dapat memberikan usulan fasilitas uang dapat diberikan oleh instansi untuk memberikan kontribusi yang sama.