BC TERKINI

Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster

Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster

0 komentar 136 dilihat

Tangerang (23/02/2018) – Bea Cukai bersinergi dengan Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) dan Bareskrim Mabes Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (baby lobster) sebanyak 71.982 ekor dalam 193 bungkus kemasan di terminal Keberangkatan 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 22 Februari 2018. Baby lobster tersebut berjenis pasir dan mutiara, serta disembunyikan dalam empat buah koper dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp14,4 miliar.

Bea Cukai dan Polri Bongkar Penyelundupan 1,6 Ton Sabu

Bea Cukai dan Polri Bongkar Penyelundupan 1,6 Ton Sabu

0 komentar 203 dilihat

Batam (23/02/2018) – Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kepolisian RI berhasil membongkar penyelundupan 1,622 ton sabu (methampethamine) di kapal MV Min Lian Yu Yun 61870 berbendera Singapura di Perairan Anambas. Penangkapan ini terbilang fantastis mengingat jumlah dan waktunya sangat berdekatan dengan penangkapan sebelumnya 1,0375 ton sabu tanggal 09 Februari 2018 yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama TNI AL dan BNN.

Menteri Keuangan (Menkeu), dalam konferensi pers yang digelar di Pangkalan Kapal Patroli Bea Cukai / PSO BC Batam, Jumat (23/02) mengungkapkan kronologi singkat penangkapan yang telah dilakukan. Penangkapan ini diawali dari informasi dan hasil analisis, kemudian tim operasi melakukan antisipasi pada tiga titik perairan Indonesia yang diduga kuat menjadi titik pintu masuk, yakni Perairan Banten, Perairan Selat Philips (perbatasan Singapura – Batam), dan Perairan Anambas Natuna. Bea Cukai mengerahkan armada kapal patroli BC8004 dari PSO BC Tanjung Priok untuk menjaga wilayah Perairan Banten dan Kepulauan Seribu, sedangkan kekuatan armada laut PSO BC Batam dan PSO BC Tanjung Balai Karimun dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna dengan      Fast Patrol Boat (FPB) BC20007 dan Perairan Selat Philip dengan FPB BC7005 yang didukung kapal BC 15026. Sedangkan tim operasi darat menjaga sepanjang garis pantai perairan Batam. 

Menkeu menyatakan melalui kasus ini, lebih dari 8 juta jiwa diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika, dengan asumsi 1 gram sabu dapat dikonsumsi 5 orang dan kembali kita diingatkan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya narkoba, dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan serta kerugian yang ditimbulkan. Untuk itu, Menkeu mengimbau masyarakat untuk selalu dapat membentengi diri dan mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, salah satunya dengan melaporkan tindakan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Menkeu juga berharap sinergi yang baik antar aparat penegak hukum terus berjalan dan selalu dapat ditingkatkan, untuk mengamankan masyarakat dari ancaman barang haram tersebut.

Rapat Evaluasi Permasalahan Hukum & Pemberian Bantuan Hukum

Rapat Evaluasi Permasalahan Hukum & Pemberian Bantuan Hukum

0 komentar 193 dilihat

Rabu 21 hingga jumat 23 Februari 2018, diselenggarakan rapat evaluasi permasalahan hukum dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertempat di Aula Lt. 3 Bea Cukai Bogor.

Acara yang dibuka oleh Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagyo dan Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Mohammad Saifuddin dihadiri oleh peserta yang bertugas pada unit Bantuan Hukum yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Peserta mendapatkan pemaparan materi berupa penatausahaan, proses Pra-Peradilan, juga pengelolaan perkara dari pemateri internal dilingkungan DJBC seperti Sekretaria DJBC, Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Pemateri Eksternal yaitu Kepala Bagian Bantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Acara di tutup dengan rapat komisi yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh unit bantuan hukum Bea Cukai demu mengkokohkan koordinasi antar advokat Bea Cukai.

Musyawarah Nasional PPBC 2018

Musyawarah Nasional PPBC 2018

0 komentar 171 dilihat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi pemerintah yang mengalami beberapa periode kepemimpinan dari mulai tahun 1950 sampai dengan saat ini. Pada tanggl 22 Februari 2018 di Aula Merauke, diselenggarakan Musyawarah Nasional Persatuan Pensiunan Bea Cukai atau Munas PPBC 2018.


Dibuka oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa peran PPBC sangat penting untuk membangun tali persaudaraan dan solidaritas antara para pensiunan dengan pegawai yang masih aktif. Tak hanya itu Heru Pambudi juga mempersilahkan kepada pensiunan untuk memberikan saran kepada direktorat jenderal bea dan cukai untuk semakin baik. 


Munas PPBC dipimpin oleh ketua Munas, Bachtiar yang memandu jalannya acara. Dalam munas tersebut dibahas mengenai laporan pertanggungjawaban PPBC periode 2010-2015, pengarahan dari mantan direktur Jenderal Bea dan Cukai dan pemilihan pengurus periode 2018-2023.

[Redaksi] Kunjungan Mahasiswa ke Bea Cukai Ngurah Rai

[Redaksi] Kunjungan Mahasiswa ke Bea Cukai Ngurah Rai

0 komentar 304 dilihat

Pada tanggal 12,13 dan 15 Februari 2018 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai menyambut para mahasiswa dari dua universitas di Indonesia yang melakukan kunjungan ke kantor tersebut. Para mahasiswa Telkom University Bandung berkunjung pada tanggal 12&13 Februari, sedangkan tanggal 15 Februari 2018 giliran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkunjung. Kunjungan disambut oleh Teddy Triatmojo Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai pengenalan tugas dan fungsi DJBC, prosedur ekspor/impor secara umum, peraturan mengenai barang bawaan penumpang serta barang kiriman, dan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai serta cara untuk menyiasatinya. Para mahasiwa berpartisipasi secara aktif dalam mengajukan pertanyaan seputar materi pada sesi tanya jawab dengan beragam pertanyaan seputar pengalaman pribadi peserta dengan Bea Cukai hingga konsep ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Pada akhir materi, para mahasiswa diberikan beberapa soal dalam bentuk kuis secara online yang digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan peserta selepas pemaparan yang telah diberikan. Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan hadiah kepada para pemenang kuis. Diharapkan dengan penerimaan kunjungan mahasiswa seperti ini, para mahasiswa dapat menjadi agen informasi Bea Cukai dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi yang membuat pelaksanaan tugas menjadi semakin baik.

Konferensi Pers Pengungkapan 1,037 Ton Shabu Jaringan Internasional

Konferensi Pers Pengungkapan 1,037 Ton Shabu Jaringan Internasional

0 komentar 161 dilihat

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan komitmen untuk menindak tegas para pengedar narkotika di wilayah Indonesia, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI Angkatan Laut (AL) bersinergi mengamankan 1 ton 37,5 kilogram sabu (metamphetamine) di Kapal MV Sunrise Glory yang berbendera Singapura.

Dalam Konferensi Pers yang diselenggaran di Kantor Pusat BNN 20 Februari 2018, dijelaskan tentang kronologi singkat penindakan yang telah dilakukan. Kapal MV Sunrise Glory diamankan KRI Sigurot 864 pada tanggal 07 Februari 2018 di perairan Selat Phillip. Melalui pemeriksaan awal, diketahui kapal tersebut ternyata dahulu bernama Shun De Man 66 yang diduga melakukan aktivitas penyelundupan narkotika. Pangkalan TNI AL Batam pun melakukan koordinasi dengan BNN dan Bea Cukai untuk dukungan informasi dan peralatan.

Bea Cukai Batam memberikan dukungan peralatan berupa trace detector dan anjing pelacak dari unit K-9 Bea Cukai Batam untuk memeriksa kapal tersebut, karena pencarian narkotika pada awalnya sempat tidak membuahkan hasil. Setelah unit K-9 didatangkan, petugas gabungan dapat menemukan sabu dengan berat total 1 ton 37,5 kilogram, yang ternyata disimpan di tumpukan beras dalam palka tempat penyimpanan bahan makanan dan minuman yang sulit dijangkau.

Dengan adanya kasus penyelundupan narkotika ini, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu dapat membentengi diri dan mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, salah satunya dengan melaporkan tindakan mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

ASEAN Dorong Perluasan Penerapan E-Form D

ASEAN Dorong Perluasan Penerapan E-Form D

0 komentar 452 dilihat

Surabaya, 20 Februari 2018 – Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Pertemuan The Working Group on Technical Matters for The ASEAN Single Window (TWG-ASW) ke-42. Acara ini digelar di JW Marriott Hotel, Surabaya pada 20-23 Februari 2018. Pertemuan TWG-ASW ke-42 ini diikuti oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN. Hadir pula ASEAN Secretariat (ASEC), The US-ASEAN Connectivity through Trade and Investment (US-ACTI), dan sejumlah Kementerian atau Lembaga terkait sistem INSW.

“Menjadi kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan TWG ini, terutama lantaran ini menjadi pertemuan pertama sejak ASEAN secara resmi menyatakan penerapan certificate of origin (CoO) form D secara elektronik (e-form D) dalam kerangka ASEAN Single Window, mulai Januari 2018 lalu,” ujar Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW), Djadmiko, yang membuka acara tersebut (20/2). Sebagai catatan, penerapan e-form D mulai Januari 2018 tersebut, merupakan buah dari kesepakatan para menteri negara anggota ASEAN pada kesempatan ASEAN Economic Ministers Meeting ke-49 di Manila, 7 September 2017.

Penerapan e-Form D merupakan kemajuan besar bagi peningkatan fasilitasi perdagangan dan kelancaran kelancaran arus barang di kawasan ASEAN. Selain itu, penerapan e-Form D juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses impor/ekspor. Sebelum penerapan e-Form D, importir wajib menyerahkan dokumen hard copy CoO Form D untuk dapat menikmati fasilitas preferensi bea masuk dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement. Dengan penerapan e-Form D, tidak lagi diperlukan penyerahan hard copy. 

“Secara teknis, penerapan e-Form D merupakan hasil dari negosiasi yang sangat panjang. Diperlukan negosiasi lebih dari satu dekade sampai akhirnya dicapai kesepakatan untuk mulai menerapkan e-Form D pada Januari 2018,” lanjut Kepala PP INSW. Menurutnya, diperlukan kepemimpinan yang tangguh dan komitmen kuat dari semua pemangku kebijakan National Single Window setiap negara, terutama dalam mengoordinasikan isu tersebut ke semua stake holders di negaranya masing-masing.  

Saat ini, e-form D baru diterapkan di beberapa negara yang telah bergabung dengan ASW, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya pertemuan TWG ASW membahas perluasan penerapan e-Form D, mulai dari negara yang akan bergabung, maupun fitur-fitur ASW yang terkait dengan penerapan e-Form D.  

“Perkembangan terbaru dari ASW Live operation telah meningkatkan keyakinan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung dalam ASW,” kata Chair TWG ASW Dr. Ramlah Mukhtar. Hal ini juga membuka banyak kesempatan bagi ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN yang paperless, sebagai proses modernisasi kepabeanan yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN terus mengupayakan agar dokumen-dokumen lainnya seperti ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) and electronic Sanitary and Phytosanitary Certificate (e-SPS), untuk dapat dipertukarkan dalam kerangka ASW. “Pertukaran dokumen tersebut secara elektronik melalui ASW, diharapkan mulai berjalan tahun ini. Saat ini pertukaran dokumen tersebut masih dalam tahap pengujian,” tambah Dr.Ramlah.

Perbaikan Peringkat EODB & Percepatan Dwelling Time

Perbaikan Peringkat EODB & Percepatan Dwelling Time

0 komentar 280 dilihat

Indeks Kemudahan Berbisnis ( Ease of Doing Business Index) adalah sebuah indeks yang dibuat oleh bank dunia, untuk menentukan peringkat dalam kemudahan berbisnis. Negara dengan Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik. Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari dibuatnya indeks ini, menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai peraturan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar.

Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Hal ini sesuai dengan amanat presiden Jokowidodo yang menginginkan Indonesia menempati peringkat 40.
Selasa 20 februari 2018, bertempat di Aula Sabang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, mengumpulkan segenap Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah serta Jajaran Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rapat Tim Perbaikan Peringkat EODB dan percepatan Dwelling Time. 
Heru Pambudi mengatakan, pada saat Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar EODB indonesia bisa naik ke peringkat 40 hal itu merupakan hal yang sulit, akan tetapi pada saat ini menjadi hal yang bisa kita lakukan.
Salah satu kunci untuk peningkatan peringkat pada 2018 sebesar 19 peringkat Adalah penerapan Single Billing System yang memudahkan transaksi trading across border (perdagangan Internasional) , yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus optimis untuk dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan peringkat EODB. 
Heru Pambudi menjelaskan bahwa jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan membentuk sebuah tim untuk fokus ke dalam penurunan angka dwelling time dan peningkatan peringkat EODB. Tim ini akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Lembaga lain 
"Mudah mudahan Bea dan Cukai dapat berkontribusi dalam peningkatan peringkat EODB, Baik dalam prihal kepabeanan atau cukai."  Harap beliau.

Amanat Direktur Cukai pada Apel Bulan Februari 2018

Amanat Direktur Cukai pada Apel Bulan Februari 2018

0 komentar 185 dilihat

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Marisi Zainuddin Sihotang menjadi pembina apel pada apel yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bea dan Cukai, 20 Februari 2018.

Apel yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kantor Pusat Bea dan Cukai berjalan dengan baik. Pada kesempatan itu Marisi Zainuddin Sihotang menyampaikan mengenai betapa pentingnya pengawasan yang terintegrasi dan sistemik untuk memerangi praktik illegal barang kena cukai atau BKC  pada saat ini. Pengawasan fisik terhadap BKC bukan hanya menjadi tanggung jawab kantor-kantor di daerah yang mengawasi produksi BKC, melainkan juga menjadi tanggung jawab dan kesadaran di daerah pemasaran dalam hal ini seluruh pegawai bea dan cukai. Apabila pengawasan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan padu, maka diyakinkan dapat mampu menekan praktik peredarannya barang illegal yang dapat merugikan negara.