BC TERKINI

Sinergi Penggagalan penyelundupan sabu di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia

Sinergi Penggagalan penyelundupan sabu di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia

0 komentar 51 dilihat

Selasa, 12 September 2017 diadakan konferensi pers di Kantor BNN ,Cawang, Jakarta Timur. Konferensi pers kali ini terkait penggagalan penyelundupan shabu seberat 10,3 Kg di perbatasan Indonesia - Malaysia. Penggagalan kali ini berhasil dilakukan berkat kerja sama yang baik antara Bea Cukai, BNN, dan TNI. Petugas berhasil  menagkap para pelaku berinisial M, DZ , F , PH dan I sebagai pemodal utama yang digerakan dari dalam lapas di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain barang haram tersebut, petugas juga berhasil menyita uang tunai sejumlah Rp. 1.650.000.000 dari tangan pelaku. Penangkapan ini menambah daftar panjang daftar penindakan narkotika dan psikotropika Bea Cukai. Hingga September 2017, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 178 kasus, dengan total berat barang bukti mencapai 1,48 Ton. Sementara untuk narkotika jenis sabu, Bea Cukai telah berhasil mengamankan barang bukti seberat 712,5 Kg.

Konferensi Pers Tangkapan Perairan Selat Malaka

Konferensi Pers Tangkapan Perairan Selat Malaka

0 komentar 101 dilihat

Tanjung Balai Karimun, 8 September 2017– Berbagai penindakan yang berhasil ditorehkandalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia adalah bukti nyata pelaksanaan penguatan reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu yang tengah digencarkan adalah Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Penertiban ini menyasar ke berbagai lini perbaikan di antaranya adalah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap upaya-upaya penyelundupan baik di pelabuhan utama maupun wilayah perairan laut.

DJBCmemiliki peran penting yang strategis dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collectorcommunity protectortrade facilitator, dan industrial assistance. DJBC berkontribusi sebesar 27 persen dari total penerimaan perpajakan dalam APBN (82,6 persen) melalui penerimaan pajak impor yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor, Cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau.

Untuk mengamankan penerimaan negara tersebut, pada sektor pengawasan laut, DJBC secara sinergis melaksanakan patroli laut di seluruh perairan Indonesia yang terbagi ke dalam dua wilayah. Operasi Patroli Laut wilayah barat Indonesia diberi sandi Operasi Patroli Jaring Sriwijaya, sementara di wilayah timur Indonesia diberi sandi Operasi Patroli Jaring Wallacea.

Sebagai langkah taktis, Operasi Patroli Jaring Sriwijaya dilakukan di perairan Selat Malaka karena wilayah perairan ini sangat strategis dan berpotensi menjadi titik rawan penyelundupan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJBC, khususnya kantor-kantor di wilayah perairan tersebut, untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya penyelundupan sebagai antisipasi peningkatan pengawasan di pelabuhan utama.

Operasi Patroli Jaring Sriwijaya berada dibawah koordinasi Subdirektorat Patroli Laut Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan lingkup pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC Riau Sumatera Barat, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Belawan, KPPBC Tipe Pratama Bengkalis, KPPBC TMP B Dumai, KPPBC TMP B Jambi, KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tipe B Batam, serta PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun.

Sinergi atas penindakan yang dilakukan oleh DJBC tidak hanya bersifat internal, namun juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Administrasi Pabean negara lain yaitu Indonesia dan Malaysia. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan pengawasan, DJBC bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengadakan Bilateral Meeting pada Rabu, 6 September 2017 di Batam. Tidak hanya itu, DJBC dan JKDM juga melakukan Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia yang bertajuk Operasi PATKOR KASTIMA. Operasi dua negara sahabat ini telah berlangsung yang  ke-23 kalinya dan telah dibuka pada Kamis, 7 September 2017.

Data penindakan DJBC secara nasional menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebanyak 14.890 kasus, sedangkan di tahun 2017 sampai dengan Agustus sudah mencapai 15.074 kasus. Dari jumlah tersebut, hasil penindakan DJBC dari patroli laut tahun 2016-2017 mencapai 659 kasus penindakan. Komoditi yang berhasil diamankan terdiri dari bahan makanan pokok, barang elektronik, pakaian bekas (ballpress), barang campuran yang terdiri dari barang elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, ammonium nitrat, ekspor timah, kayu, hasil laut, serta narkotika dan psikotropika.

Bersamaan dengan kunjungan kerja Menteri Keuangan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun pada hari ini, digelar konferensi pers atas hasil penindakan yang terdiri dari:

1.   Ballpresssebanyak 9.958 ball dan 70 karung yang dimuat dalam 11 kapal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp20 Miliar dengan jumlah tersangka 10 orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini para tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti berupa delapan kapal telah dilelang serta barang bukti berupa pakaian bekas akan dimusnahkan;

2.    Handphonesebanyak 28.057 unit dan drone sebanyak 45 unit yang dimuat dalam 2 speedboat dari Singapura menuju Batam, Indonesia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp34 Miliar dengan jumlah tersangka 5 orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini para tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barangnya telah ditetapkan menjadi Barang Bukti dan Barang Dikuasai Negara (BDN).

3.    Rotan jenis Sega sebanyak 107.876 kg yang dimuat dalam satu kapal dari Kalimantan Tengah tujuan Sibu, Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang berkisar      Rp200 Juta dengan jumlah tersangka satu orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan.

4.    Barang campuran (guci, produk tekstil, elektronik, minuman keras, sparepart) sebanyak                   251 kardus dan 82 karung yang dimuat dalam satu kapal dari Batam tujuan Jambi tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp1,6 Miliar dengan jumlah tersangka satu orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf e dan/atau huruf f Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti akan dilakukan pemusnahan.

Pemusnahan juga dilakukan terhadap barang hasil penindakan berupa 8.607 ball dan 70 karung ballpress. Sementara terhadap sisanya sebanyak 1.351 ball akan digunakan untuk pembuktian di persidangan dan dimusnahkan kemudian. Pemusnahan dilakukan guna menghindari risiko penyakit yang mungkin dibawa dari pakaian bekas tersebut. Disamping itu, peredaran pakaian bekas ilegal dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menghibahkan barang berupa : (1) 200 karung beras dengan berat  5 ton hasil penindakan eks Kapal KM. Mulia Abadi untuk lebih mengoptimalkan nilai guna barang sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Penindakan tersebut dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam bekerja sama dengan TNI Angkatan Lautkepada Yayasan Permate Batam dan Yayasan Al-Kautsar Batam;dan (2) satu unit speedboat hasil penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Karimun menyusul hibah 6 unit kapal motor kayu yang telah dilakukan sebelumnya.

Menkeu menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Patroli Laut DJBC yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Kementerian/Lembaga lain dan telah membuahkan berbagai hasil penindakan. Komitmen DJBC sebagai institusi garda terdepan untuk melindungi negeri dari masuknya barang-barang ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri. Menkeu juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Dengan begitu, setiap individu telah ikut berkontribusi dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang bersih, adil, dan transparan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pembukaan Operasi PATKOR KASTIMA 2017

Pembukaan Operasi PATKOR KASTIMA 2017

0 komentar 124 dilihat

Tanjung Balai Karimun (07/09/2017)- Salah satu bentuk nyata pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia dan sebagai Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai untuk mengantisipasi tindak penyelundupan, Bea Cukai mengambil langkah taktis dan sinergis, salah satunya dalam bentuk Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Operasi PATKOR KASTIMA) yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi pada hari Kamis (07/09) di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun.

Operasi Patroli Laut Bea Cukai secara sinergis ini juga merupakan langkah antisipasi untuk peningkatan kewaspadaan pengawasan laut sebagai efek digencarkannya program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) di pelabuhan utama.

Heru Pambudi mengungkapkan bahwa PATKOR KASTIMA ini merupakan bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah terbangun sejak tahun 1994. “Operasi kali ini merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai Indonesia dan Bea Cukai Malaysia yang ke-23. Operasi yang melibatkan dua negara serumpun sangat penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia guna mengamankan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara,” ungkap Heru.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 06 September 2017 telah dilaksanakan Bilateral Meeting antara Indonesia dan Malaysia yang salah satu tema pembahasannya adalah tentang Updates on Enforcement Cooperation danCustoms Information Exchange System. Kedua hal ini sangat mendukung proses enforcement dan support informasi untuk pelaksanaan PATKOR KASTIMA.

Untuk mendukung operasi ini, Kastam Diraja Malaysia mengerahkan 9 kapal patroli dan Bea Cukai Indonesia mengerahkan 10 kapal patroli yang terdiri dari 4 (empat) speed boat, 5 (lima) fast patrol boat 28 meter, dan 1 (satu) fast patrol boat 60 meter. Di wilayah Indonesia, kapal-kapal tersebut akan beroperasi di 5 sektor, yaitu mulai dari perairan Kuala Langsa, Belawan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Sinaboy, Tanjung Parit, hingga Batam. Adapun di wilayah Malaysia, sektor operasi dimulai dari perairan Langkawi, Pulau Pinang, Lumut, Pelabuhan Klang, Port Dickson, Muar, hingga Sungai Pulai.

Patroli laut Bea Cukai merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di laut secara nasional, serta menjadi tulang punggung dan bagian integral dari Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh sebab itu, selain melaksanakan operasi patroli laut internal dan PATKOR KASTIMA, Bea Cukai juga berupaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan semua pihak yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut antara lain TNI, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta kementerian/lembaga lain. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif Bea Cukai dalam pelaksanaan patroli laut terkoordinasi dengan instansi penegak hukum lain di laut seperti PATKOR OPTIMA, OPERASI NUSANTARA serta operasi bersama dengan POLRI dan BNN dalam rangka penegakan hukum terhadap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Salah satu bukti nyata sinergi dan koordinasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kementerian/lembaga lainnya adalah dengan ditegahnya kapal WANDERLUST yang membawa sabu seberat 1 ton oleh patroli laut Bea dan Cukai atas kerjasama yang baik dengan TNI, POLRI dan BNN.

Heru menambahkan bahwa penindakan Bea Cukai di laut kian menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dari tahun ke tahun. Terbukti dari tahun 2012 hingga 2017 jumlah penindakan terhadap pelanggaran di laut terus meningkat. Tidak hanya itu, komoditi yang berhasil diamankan juga beragam. “Dalam kurun waktu tersebut Bea Cukai telah berhasil melakukan 1.268 penindakan. Untuk Operasi PATKOR KASTIMA sendiri di tahun 2016 yang hanya dilakukan dalam 28 hari, berhasil melakukan penindakan terhadap 32 kasus. Komoditinya juga bermacam-macam terdiri dari bahan makanan pokok, barang elektronik, balepress, barang campuran yang terdiri dari barang elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, ammonium nitrat, ekspor timah, kayu, hasil laut, serta narkotika dan psikotropika,” ujar Heru.

Tindak lanjut dari operasi 2016 adalah 13 kasus dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau tambah bayar, 3 kasus dilakukan penetapan BDN/BMN, 1 kasus dilakukan penyidikan, serta 15 kasus lainnya diserahterimakan ke instansi terkait seperti Karantina Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kesungguhan dan kerja keras serta koordinasi dan sinergi yang baik, kita dapat mengamankan perairan di sepanjang Selat Malaka dari ancaman dan kegiatan illegal tanpa terhalang sekat-sekat instansi, bahkan antar negara sekalipun.

Ke depannya diharapkan kualitas sharing informasi dan semangat dalam pelaksanaan PATKOR KASTIMA dapat berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di perairan Selat Malaka serta menindak setiap kegiatan perdagangan ilegal yang merugikan kedua negara sehingga tercipta iklim yang kondusif di Selat Malaka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.

Bilateral Meeting DJBC & RMCD

Bilateral Meeting DJBC & RMCD

0 komentar 141 dilihat

Pada tahun 2016, Presiden Republik indonesia, Jokowi melalu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah meresmikan 6 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berletak di Nanga Badau, Entikong, Skow Wutung, Motaain, Motamasin dan Aru. PLBN ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan sesuai dengan kebijakan paket ekonomi Presiden Jokowi. Nangabadau, merupakan salah satu perbatasan Indonesia - Malaysia yang berlokasi strategis. Mengingat ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan industri lainnya masuk melalui Nangabadau. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha untuk memberikan fasilitas dan kemudahan dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui kerjasama bilateral antara pihak Kastam Diraja Malaysia dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rabu 6 September 2017 bertempat di Swiss Bell Hotel Batam, diselenggarakan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kastam Diraja Malaysia. Acara ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menjalin hubungan yang baik. Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Dato'sri Submaniam Tholasy. Bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mendiskusikan berbagai isu terkait Kepabeanan dan Cukai, yang salah satunya adalah terkait penerapan mekanisme Goods In Transit di perbatasan Nanga Badau. Mekanisme ini merupakan suatu inisiatif yang sejalan dengan perjanjian internasional dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua negara, seperti peningkatan perdagangan,pertumbuhan ekonomi,peningkatan investasi,dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Pihak Malaysia menyambut baik usulan Indonesia tersebut dan menyatakan siap mendukung implementasi mekanisme Goods In Transit tersebut. Tidak hanya membicarakan fasilitasi perdagangan, pertemuan juga menyepakati bahwa bahaya terorisme dan penyelundupan barang terlarang terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun modus yang digunakan, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang terkoordinasi dan pertukaran data dan informasi secara realtime diantara kedua pihak. Selain itu, disepakati juga bahwa Bea Cukai perlu terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan institusi penegak hukum lainnya untuk terus meningkatkan pengawasan demi menjaga penerimaan negara dan keamanan masyarakat Indonesia.

Edukasi Impor Pedagang LTC Glodok

Edukasi Impor Pedagang LTC Glodok

0 komentar 236 dilihat

Kamis 7 September 2017, Diadakan edukasi impor kepada pedagang LTC Glodok di Ruang Pertemuan Fave Hotel LTC, Glodok, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri oleh beberapa pegawai dan pejabat DJBC, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, serta para pedagang LTC Glodok. Adapun agenda dalam acara kali ini adalah edukasi terkait transformasi kelembagaan DJBC, penanganan dampak penertiban impor berisiko tinggi, dan proses perizinan tata niaga ekspor impor dan registrasi kepabeanan. Selain itu diakhir sesi acara diadakan sesi tanya jawab kepada para undangan. Acara kali ini merupakan wujud nyata DJBC dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait peraturan dan tata laksana di bidang Kepabeanan dan Cukai khususnya kegiatan impor dan ekspor.

[BC Teluk Bayur Cinema] - Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

[BC Teluk Bayur Cinema] - Ketentuan Barang Bawaan Penumpang

0 komentar 69 dilihat

Film pendek mengenai ketentuan barang bawaan penumpang karya KPPBC TMP B Teluk Bayur.

Kaji Banding (Benchmarking) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kaji Banding (Benchmarking) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

0 komentar 63 dilihat

Selasa, 5 september 2017 diadakan kaji banding ( Benchmarking ) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kantor pusat direktorat jenderal bea dan cukai . Kegiatan kaji banding kali ini dihadiri oleh beberapa pejabat/pegawai yang terdiri dari beberapa direktorat dibawah Kementerian ESDM. Acara dibuka oleh kushari suprianto selaku sekretaris direktorart jenderal bea dan cukai . adapun beberapa materi yang disampaikan pada kaji banding kali ini antara lain : Pengelolaan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia dan SIMPEG, Pengembangan sumber daya manusia direktorat jenderal bea dan cukai  berbasis kompetensi, Reformasi Birokrasi, Kepatuhan Internal dan diakhiri dengan kunjungan ke contact center Bea Cukai dan Kanal Bea Cukai.

Idul Adha 1438H

Idul Adha 1438H

0 komentar 167 dilihat

Shalat Iedul Adha kali ini di Kantor Pusat Bea Cukai berbeda dari tahun sebelumnya karena yang betindak sebagai Imam sholat adalah Mochammad Syukron Fadillah pelaksana pada Direktorat Aduit Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai.

Ketua Panitia Iedul Adha 1438H, Siswo Suharto dalam laporan pelaksanaan qurban Ditjen Bea Cukai melaporkan kepada jamaah bahwa pada tahun ini DKM Masjid Baitut Taqwa menerima 114 hewan qurban dari Muqorrib dan 1 sedekah dengan perincian : 14 ekor sapi dan 18 kambing, 10 ekor sapi dan 12 ekor kambing akan disembelih di Kantor Pusat. 

Terdapat beberapa hewan qurban yang didistribusikan ke penduduk sekitar di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan dikirmkan ke kantor vertikal di lingkungan Bea Cukai Pusdiklat BC 1 ekor sapi, Bea Cukai Aceh 1 ekor sapi, Masjid sekitar Kantor Pusat DJBC 2 ekor sapi, Bea Cukai Entikong dan Bea Cukai ternate 2 ekor kambing, serta yayasan Riung Huffaz 2 ekor kambing.

Ustadz Ahmad Sarwat Lc MA yang bertindak selaku khotib berpesan bahwa Islam mengajarkan kepada kita umatnya untuk senantiasa peduli kepada semua manusia, tercermin pada ibadah qurban dimana setelah selesai penyembelihan hewan qurban maka daging-daging qurban tersebut selain diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan namun tidak salah jika pengqurban mengambil sebagian daging hewan qurban, bahkan umat lain pun tidak dilarang diberi daging hewan qurban.

Berkurban mengajarkan kepada umat muslim untuk meningkatkan rasa kemanusiaan kepada sesama manusia.

Berkurban juga melatihkan agar peduli dengan kondisi sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang. Kita terlatih menjadi manusia yang tidak ego sentris, bukan pribadi yang mengedepankan kepentingan pribadi namun sebaliknya selalu mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

Islam juga mengajarkan kepada kita umatnya untuk tunduk dan patuh pada perintah-Nya, Allah SWT berfiman: “adapun orang yang beriman, maka ia akan sangat cinta kepada Allah…'QS Albaqarah (2):165. Berkurban merupakan salah satu cara umat muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT.

MUNASLUB APJP & Peresmian Kantor APJP

MUNASLUB APJP & Peresmian Kantor APJP

0 komentar 217 dilihat

Selasa 29 Agustus 2017 Bertempat di Gedung Dealer Operation Kaizen Division PT. Toyota-Astra Motor Jl. Gaya Motor Selatan No. 5 Sunter Jakarta Utara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menghadiri acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) ke -1 sekaligus Peresmian Kantor Sekretariat APJP. Acara ini merupakan bukti nyata dukungan positif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan fasilitas terhadap Kemajuan Ekonomi Indonesia.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni mengungkapkan bahwa APJP  mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, berbagai masukan telah diterima dan ditindaklanjuti demi kemudahan jalur prioritas dari segi transformasi kelembagaan dan penerapan Fasilitas Autorized Economic Operator (AEO). “ saya berharap APJP akan menjadi Prime mover dalam memajukan perekonomian indonesia” beliau menyampaikan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyampaikan bahwa jumlah penerimaan sebanyak 30 persen didapatkan melalui fasilitas AEO. Tentunya hal ini memberikan perubahan yang signifikan kepada perusahaan-perusahaan di indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya. “ini akan semakin besar, dan saya berharap akan lebih besar kedepannya” Ujar beliau.