BC TERKINI

Rakor Audit - Bea Cukai Siap Sambut Era Industri 4.0

Rakor Audit - Bea Cukai Siap Sambut Era Industri 4.0

1 komentar 120 dilihat

Revolusi 4.0 dalam dunia industri telah mengubah cara pandang instansi pemerintah. Tidak terkecuali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terus berupaya menjawab tantangan revolusi industri dengan melakukan simplifikasi dan automasi dalam sistem pelayanannya melalui SMART Customs.
Direktur Audit Kushari Suprianto menyampaikan, proses audit kepabeanan dan cukai merupakan langkah akhir dalam proses pengawasan setelah pemeriksaan dan penelitian ulang. oleh karna itu, dibutuhkan revitalisasi dari fungsi post clearance control agar  proses pengawasan kepabeanan dan cukai lebih dapat dioptimalkan dan menjadi lebih simple.

P2KP Transformasi Digital

P2KP Transformasi Digital

0 komentar 57 dilihat

Menghadapi isu Ekonomi Digital di Indonesia dan Tranksaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau E-commerce, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai mengenai Transformasi Digital pada hari Kamis, 21 Februari 2019 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kegiatan dibuka oleh Direktur Teknis Kepabeanan, Fadjar Donny Tjahjadi yang kemudian dilanjutkan pemamparan materi oleh pakar Cyber Security and Privacy University of Oxford, Yudhistira Nugraha.

Dalam pemaparannya, Yudhistira memperkenalkan teknologi-teknologi dasar dalam transformasi digital antara lain : Internet of Things, Big Data, Blockchain, dan Cloud Computing. Yudhistira juga berharap agar Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pemerintahan dapat mengelola dengan baik kelebihan-kelebihan yang ada dari transformasi digital untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan yang akurat.

Bea Cukai Sosialisasikan Rebranding KB Kepada Perusahaan Korea

Bea Cukai Sosialisasikan Rebranding KB Kepada Perusahaan Korea

2 komentar 90 dilihat

Seminar Rebranding Kawasan Berikat Bea Cukai dan Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (Kochamb) membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan terbaru nomor 131 tahun 2018 di Kantor Pusat Bea dan Cukai 20 Februari 2019. Chairma Kochamb, C. K. Song memberikan apresiasi kepada kinerja Bea Cukai karena adanya Rebranding Kawasan Berikat regulasi menjadi lebih mudah dan cepat.Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi juga menekankan bahwa Bea Cukai dan Perusahaan harus mempunyai komitmen untuk menjalankan peraturan yang sudah ada.Rebranding Kawasan Berikat memberikan kemudahan dan telah terotomasi dengan sistem teknologi dengan pemberian fasilitas yang “Trust and Verify”, yaitu berlandaskan kepercayaan kepada para pelaku usaha. Prinsip ini juga sekaligus memberikan konsekuensi peningkatan pengawasan ketika dilakukan tindakan pelanggaran.Selain itu, Rebranding Kawasan Berikat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yaitu simplifikasi dan percepatan perizinan, otomasi, kemudahan, dan kecepatan.Seminar tersebut juga diisi dengan materi mengenai strategi pencegahan pelanggaran Kawasan Berikat oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Bahaduri Wiajyanta dan menjaga integritas Kawasan Berikat ole Direktur Kepatuhan Internal, Hendra Prasmono. Materi yang disampaikan dalam seminar tersebut diharapkan memberikan pemahaman secara komperehensif mengenai Rebranding Kawasan Berikat dan meningkatkan kepatuhan para perusahaan Kawasan Berikat Korea. Dan dengan adanya rebranding kawasan berikat, diharapkan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong ekspor bagi para pelaku usaha.

Dialog Ekonomi & Kebijakan Fiskal Berama Menteri Keuangan RI

Dialog Ekonomi & Kebijakan Fiskal Berama Menteri Keuangan RI

1 komentar 66 dilihat

(Selasa, 19 Februari 2019) Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal yang bertempat di Auditorium Cakthi Budhi Bhakti Kantor Pusat DJP pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019. Dialog tersebut mengundang79 pelaku usaha beberapa wajib pajak, ikatan konsultan pajak indonesia, perwakilan BUMN perwakilan asosiasi usaha, dan para anggota asosiasi usaha yaitu perusahaan konstruksi, migas, hulu migas, rokok, retail, dan sebagainya.Dalam pengantarnya, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelaku dunia usaha di Indonesia karena APBN tahun 2018 dapat di tutup dengan sangat baik. Hal tersebut merupakan suatu kombinasi dari prestasi dan penerimaan negara tercapai 102,5?ri target. Penerimaan negara tersebut diterima dari berbagai sektor yaitu harga minyak, kurs, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, dan kerja keras dari Tim DJP dan DJBC.Dialog dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dipimpin oleh Moderator yaitu, Staf Khusus Menteri Keuangan, Mohamad Al Arief dengan beberapa panelis yaitu, Sri Mulyani, Heru Pambudi, Suahasil Nazara, dan Robert Pakpahan.

Millennial Generation Workshop

Millennial Generation Workshop

6 komentar 188 dilihat

Untuk mengedukasi pegawai millennial terkait kehumasan, Bea Cukai mengadakan Millennial Generation Workshop yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Februari 2019, di Kantor Pusat Bea dan Cukai, dengan mengundang 60 peserta yang merupakan pegawai millennial Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat, menyampaikan pentingnya edukais terkait komunikasi terutama kepada pegawai muda untuk mendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Beberapa materi pun dipaparkan, seperti Pengelolaan Media Sosial oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nurfransa Wirasakti, dan materi terkait Cara Memahami Stakeholder oleh Puteri Indonesia, Dea rizkita.

Pada akhir acara, penobatan kantor dengan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) terbaik jatuh kepada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta, dan diharapkan hal ini dapat memicu seluruh satuan kerja untuk dapat menjadi agen komunikasi yang baik bagi Bea Cukai.

Peningkatan SDM Kunci Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Peningkatan SDM Kunci Reformasi Kepabeanan dan Cukai

2 komentar 140 dilihat

Jakarta (19/2) – Dalam rangka pencapaian Reformasi kepabeanan dan cukai, Bea Cukai senantiasa melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM, merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi kelembagaan.
Dalam rangka apel bulanan kantor pusat Bea Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta mengungkapkan, “Reformasi SDM akan menyangkut perubahan mindset dan perilaku pegawai untuk mengikuti nilai dan budaya organisasi yang membutuhkan komitmen tinggi. Apabila terdapat komitmen yang kuat pada seluruh entitas SDM baik itu pimpinan unit dan pegawai maka reformasi itu akan berjalan”.
Dalam kesempatan yang sama, Wijayanta juga mengungkapkan tentang perlunya 3C (Competency, Commitment, dan Character) pada setiap anggota. Dalam melakukan reformasi, pimpinan adalah motor penggerak sekaligus penentu arah organisasi juga terwujudnya 3C pada setiap anggotanya.
Selain itu, Bahaduri wijayanta juga menyampaikan berbagai capaian yang telah dilakukan oleh Bea Cukai khususnya pada aspek pengawasan antara lain, pada tahun 2018 Bea Cukai khususnya unit Penindakan dan Penyidikan (P2) telah berhasil melakukan 18.204 penindakan dengan total nilai BHP 11,7 Triliun rupiah. Pada pengawasan laut, pada tahun 2018, Satuan Patroli Laut telah berhasil melakukan 246 kali penindakan dengan nilai barang lebih dari 5 Triliun rupiah.
Berbagai sinergi juga telah dilakukan antara Bea Cukai dengan berbagai Aparat Penegak Hukum lain baik TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, BNN dan lain-lain demi terjalinnya kerja sama dalam rangka pelaksanaan fungsi yang lebih optimal yaitu community protector.Di level Internasional, Bea Cukai juga terus melakukan upaya dalam rangka menyejajarkan posisi dengan institusi kepabeanan dunia lainnya di mana saat ini Bea Cukai menjadi salah satu yang terdepan dalam hal pengawasan berbasis manajemen risiko melalui Smart Application System bernama Passenger Risk Management (PRM) yang telah diluncurkan pada tanggal 29 Januari 2019. Sistem ini juga bermanfaat sebagai tools dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang menuju industri berbasis internet of thing, diharapkan melalui sistem ini efektivitas pengawasan dapat terwujud melalui pemanfaatan big data dan data mining.

Kunjungan Courtesy Call Dubes Uruguay

Kunjungan Courtesy Call Dubes Uruguay

0 komentar 19 dilihat

Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Mr. Gerardo Prato, melakukan kunjungan courtesy call ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 18 Februari 2019.
Duta Besar menemui Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk perkenalan sebagai Duta Besar pada Kedutaan Besar Uruguay yang baru saja dibuka di Indonesia pada akhir tahun 2018.
Selain ke Kantor Pusat DJBC, saat ini Duta Besar juga kerap melakukan kunjungan-kunjungan ke Kementerian/ Lembaga lainnya guna menjajaki kemungkinan kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dengan Uruguay.
Di bidang kepabeanan, Duta Besar dan Direktur Jenderal membahas kemungkinan kerja sama, seperti pertukaran data Reputable Trader yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan diantara kedua negara, dan kegiatan Joint Operation untuk memerangi customs fraud, sindikat narkotika internasional dan praktik money laundering.Direktur Jenderal juga mengungkapkan keinginannya untuk dapat mengenal lebih lanjut Bea Cukai Uruguay (Direccion Nacional de Aduanas) dan kemungkinan untuk dapat bertemu dengan pimpinan tertingginya pada pertemuan WCO Council Session yang akan diselenggarakan di Brussels, Belgia pada bulan Juni 2019.
Pertemuan ditutup dengan pemberian cinderamata oleh Direktur Jenderal kepada Duta Besar.

[REDAKSI] Bea Cukai Banten Berlakukan Aturan Baru Fasilitas KITE

[REDAKSI] Bea Cukai Banten Berlakukan Aturan Baru Fasilitas KITE

0 komentar 17 dilihat

Serang – Bea Cukai berlakukan aturan baru terkait fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-160/PMK.04/2018 untuk KITE pembebasan dan PMK-161/PMK.04/2018 untuk KITE pengembalian.

Peraturan yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2019 ini memungkinkan perusahaan dimudahkan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena tidak perlu lagi melampirkan berkas-berkas seperti Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB), dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Selain penyederhanaan laporan, janji layanan penerbitan keputusan pun juga dipercepat. Dari yang sebelumnya 45 hari menjadi 30 hari untuk KITE pembebasan dan dari 30 hari menjadi 20 hari untuk KITE pengembalian.

Perubahaan peraturan ini disampaikan Kepala Kanwil DJBC Banten, Bapak Mohammad Aflah Farobi kepada perusahaan penerima fasilitas KITE di bawah lingkup pengawasan KPPBC TMP Merak pada hari Rabu (13/2/2019) di Acara Gathering KITE Cluster Merak. Acara yang diadakan di Ruang Meeting PT Tridharma Kencana ini mengundang 12 perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan pengembalian.

Selain membahas perubahan peraturan KITE, pada kesempatan ini juga dilakukan diskusi santai terkait kondisi yang terjadi di lapangan pada perusahaan penerima fasilitas KITE seperti persaingan harga dengan produk luar negeri, persoalan terkait customs bond, kendala dalam penerbitan SPE, dan diskusi tentang Operator Ekonomi Bersertifikat atau Authorized Economic Operator (AEO).

Bapak Constantinus, salah satu peserta gathering menyampaikan bahwa Bea Cukai telah menuju ke arah yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih cepat. Beliau mengungkapkan apabila data yang disampaikan perusahaan telah benar maka pelayanan yang didapat akan lebih cepat dan begitu pula sebaliknya.

Fasilitas Kawasan Berikat dan KITE Dorong Ekonomi Nasional

Fasilitas Kawasan Berikat dan KITE Dorong Ekonomi Nasional

2 komentar 103 dilihat

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED). Hasilnya, kedua fasilitas tersebut telah membawa dampak yang positif dalam mendorong perekonomian di berbagai sektor Industri di seluruh wilayah di Indonesia.