Coffee Morning Bersama Industri MMEA

Selasa, 19 September 2017 diadakan coffee morning bersama industri MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) di Auditorium Sabang, Kantor Pusat DJBC. Acara kali ini kali ini dihadiri oleh Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Marisi Zainudin Sihotang, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, serta Asosiasi Pengusaha Minuman Mengandung Etil Alkohol Indonesia. Acara ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah dengan gabungan industri minuman di Indonesia . Dalam kesempatan kali ini Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan kaum industri agar mengikuti regulasi yang di tetapkan pemerintah terkait peredaran minuman beralkohol sehingga industri yang dijalankan bersifat legal. Mengingat selama ini peredaran minuman beralkohol ilegal semakin marak di masyarakat. Heru Pambudi juga berharap negara Indonesia menjadi negara yang besar yang memiliki industri-industri legal yang disupport pemerintah melalui kebijakan yang mudah dan murah. Diakhir acara  dilakukan juga sesi tanya jawab terkait kebijakan pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

Peluncuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai Multifungsi Hasil Sinergi Bea Cukai dan BRI

Jakarta (22/09) - Jumat pagi bertempat di Gelanggang Olah Raga Bea Cukai, Rawamangun diadakan senam bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka penutupan Hari Olahraha Nasional (Haornas) Porseni DJBC serta peluncuran kartu tanda pengenal pegawai multifungsi hasil sinergi antara DJBC dan BRI.

Acara diawali dengan senam bersama yg dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi bersama segenap pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat DJBC, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani serta Wakil Direktur Utama BRI Sunarso.

Selanjutnya, diumumkan para pemenang Porseni di lingkungan Kantor Pusat DJBC sebagai wujud apresiasi atas antusias dan usaha segenap peserta yang berpartisipasi dengan memberikan piala yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani,  dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

Acara dilanjutkan dengan peluncuran kartu tanda pengenal pegawai  multifungsi DJBC oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi bersama  Wakil Direktur Utama BRI, Sunarso. Kartu tanda pengenal pegawai multifungsi bermanfaat tidak hanya sekedar sebagai kartu tanda pengenal pegawai melainkan juga sebagai kartu uang elektronik BRI-brizzi. Sehingga memudahkan transaksi non tunai bagi para pegawai khususnya di lingkungan DJBC cukup dengan kartu tanda identitas pegawai. Yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran Tol, Transjakarta, dan Commuter Line. Tidak hanya itu, nantinya kartu tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran non tunai dengan mendapatkan potongan harga di beberapa merchant yang bekerja sama dengan bank BRI

Acara diakhiri dengan pertandingan sepak bola persahabatan antara tim kementerian keuangan melawan tim Bank Rakyat Indonesia.

Konferensi Pers Pengungkapan Penyelundupan MMEA

Jakarta (18/09/2017)- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk dapat mengamankan penerimaan negara dan mencegah upaya penyelundupan. Upaya tersebut dapat diraih dengan peningkatan sinergi antar instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Salah satu bentuk sinergi antar Kementerian dan Lembaga, serta Aparat Penegak Hukum yang tengah digalakkan adalah program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah menginisiasi program tersebut dengan menggandeng pimpinan tinggi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kantor Staf Presiden sebagai langkah nyata pemberantasan praktik perdagangan ilegal, upaya penghindaran fiskal, dan penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa kali ini sinergi yang telah dibangun oleh DJBC bersama dengan POLRI telah berhasil menggagalkan importasi miras ilegal yang masuk melalui Tanjung Pinang sebanyak lima kontainer. “Dari kelima kontainer tersebut, dua di antaranya ditegah di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang oleh Bea Cukai Tanjung Pinang pada 26 Agustus 2017. Sementara tiga kontainer lainnya ditegah di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, bersama dengan Polda Metro Jaya pada 27 Agustus 2017,” ungkap Heru.

Modus para pelaku dalam kasus ini adalah dengan melakukan pengangkutan miras ilegal antar pulau dan memberitahukan secara tidak benar dalam dokumen pengangkutan atas barang tersebut. Para pelaku mengelabui petugas dengan menyatakan bahwa barang yang diangkut adalah plastik yang kemudian ditutupi sampah. Informasi awal diperoleh petugas Bea Cukai Tanjung Pinang terkait pengangkutan miras ilegal pada KM. Meratus Sibolga melalui Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Pada 26 Agustus 2017, petugas Bea Cukai Tanjung Pinang melakukan penegahan dan membuka dua kontainer yang berdasarkan dokumen manifestnya dicurigai mengangkut miras ilegal. Dari penegahan yang dilakukan terhadap kedua kontainer tersebut petugas menemukan miras ilegal dan selanjutnya petugas menarik kedua kontainer tersebut ke Bea Cukai Tanjung Pinang untuk dilakukan pencacahan.

Tidak berhenti di situ, petugas Bea Cukai Tanjung Pinang memberikan informasi kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait adanya enam kontainer yang diduga mengangkut miras ilegal dari Pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Bea Cukai, Polda Metro Jaya, dan Polres KP3 Tanjung Priok meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada 27 Agustus 2017, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap enam kontainer yang dicurigai petugas. Dari hasil pemindaian menggunakan HiCo Scan, tiga kontainer diduga kuat mengangkut miras ilegal. Petugas kemudian membuka ketiga kontainer tersebut dan menemukan miras ilegal di balik sampah berupa karung-karung berisi plastik bekas.

Heru menambahkan bahwa pada 11 September 2017 kedua kontainer yang ditegah di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Tanjung Pinang telah dibawa ke Jakarta dan telah diamankan di Kantor Pusat Bea Cukai bersama ketiga kontainer yang ditegah di Pelabuhan Tanjung Priok. “Dari penindakan ini, sebanyak 53.927 botol miras ilegal yang nilainya mencapai Rp26,3 miliar telah diamankan. Dari penindakan ini, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp58 miliar. Saat ini penanganan perkara terhadap lima kontainer tersebut masih ditangani oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC,” ujar Heru.

Bea Cukai senantiasa melakukan peningkatan pengawasan guna memerangi penyelundupan miras yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan masyakarat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan penindakan terhadap miras impor ilegal dari tahun 2014 hingga 2017. Secara berturut-turut, DJBC telah berhasil melakukan penindakan 202 kasus di tahun 2014, 314 kasus di tahun 2015, 385 kasus di tahun 2016, dan 170 kasus hingga September 2017. Penindakan ini tidak semata dilakukan untuk menunjukkan kehebatan aparat dalam memberantas penyelundupan, namun sebagai komitmen untuk terus secara konsisten melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara.

Sejalan dengan sinergi kegiatan penindakan bersama POLRI, Bea Cukai juga mengoptimalkan upaya preventif dalam memberantas penyelundupan miras, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kuota impor miras karena kuota yang terbatas sering dijadikan alasan para pelaku untuk melakukan penyelundupan guna memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.

Heru menegaskan bahwa sinergi pengawasan yang telah dilakukan secara konsisten dengan POLRI harus juga didukung dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga lain yang bertugas mengatur tata niaga. “Hal ini harus dilakukan agar dapat tercipta iklim usaha yang dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang bersih, adil, dan transparan guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Heru.

Kunjungan Kuliah Kerja SESKOAL

Senin, 18 September 2017 Sekolah Staf dan Komando angkatan laut yang dipimpin langsung oleh Laksamana Muda TNI Arusukmono I.S,SE, M.M sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut beserta 180 orang siswa, mengunjungi kantor pusat DJBC dalam rangka kuliah kerja kamla kepada DJBC. Acara ini dibuka oleh Rahmad Subagyo selaku perwakilan Direktur Jendral Bea dan Cukai. Materi yang disampaikan pada kunjungan kali ini mengenai tugas dan fungsi DJBC serta sinergi DJBC dalam penegakkan hukum di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI yang disampaikan langsung oleh Bahaduri Wijayanta selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab siswa Seskoal kepada pejabat DJBC.

Workshop Pengesahan Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan

Workshop Pengesahan Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan

Sinergi Penggagalan penyelundupan sabu di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia

Selasa, 12 September 2017 diadakan konferensi pers di Kantor BNN ,Cawang, Jakarta Timur. Konferensi pers kali ini terkait penggagalan penyelundupan shabu seberat 10,3 Kg di perbatasan Indonesia - Malaysia. Penggagalan kali ini berhasil dilakukan berkat kerja sama yang baik antara Bea Cukai, BNN, dan TNI. Petugas berhasil  menagkap para pelaku berinisial M, DZ , F , PH dan I sebagai pemodal utama yang digerakan dari dalam lapas di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain barang haram tersebut, petugas juga berhasil menyita uang tunai sejumlah Rp. 1.650.000.000 dari tangan pelaku. Penangkapan ini menambah daftar panjang daftar penindakan narkotika dan psikotropika Bea Cukai. Hingga September 2017, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 178 kasus, dengan total berat barang bukti mencapai 1,48 Ton. Sementara untuk narkotika jenis sabu, Bea Cukai telah berhasil mengamankan barang bukti seberat 712,5 Kg.

Konferensi Pers Tangkapan Perairan Selat Malaka

Tanjung Balai Karimun, 8 September 2017– Berbagai penindakan yang berhasil ditorehkandalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia adalah bukti nyata pelaksanaan penguatan reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu yang tengah digencarkan adalah Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Penertiban ini menyasar ke berbagai lini perbaikan di antaranya adalah peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap upaya-upaya penyelundupan baik di pelabuhan utama maupun wilayah perairan laut.

DJBCmemiliki peran penting yang strategis dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. DJBC berkontribusi sebesar 27 persen dari total penerimaan perpajakan dalam APBN (82,6 persen) melalui penerimaan pajak impor yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor, Cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau.

Untuk mengamankan penerimaan negara tersebut, pada sektor pengawasan laut, DJBC secara sinergis melaksanakan patroli laut di seluruh perairan Indonesia yang terbagi ke dalam dua wilayah. Operasi Patroli Laut wilayah barat Indonesia diberi sandi Operasi Patroli Jaring Sriwijaya, sementara di wilayah timur Indonesia diberi sandi Operasi Patroli Jaring Wallacea.

Sebagai langkah taktis, Operasi Patroli Jaring Sriwijaya dilakukan di perairan Selat Malaka karena wilayah perairan ini sangat strategis dan berpotensi menjadi titik rawan penyelundupan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJBC, khususnya kantor-kantor di wilayah perairan tersebut, untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya penyelundupan sebagai antisipasi peningkatan pengawasan di pelabuhan utama.

Operasi Patroli Jaring Sriwijaya berada dibawah koordinasi Subdirektorat Patroli Laut Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan lingkup pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC Riau Sumatera Barat, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP Belawan, KPPBC Tipe Pratama Bengkalis, KPPBC TMP B Dumai, KPPBC TMP B Jambi, KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tipe B Batam, serta PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun.

Sinergi atas penindakan yang dilakukan oleh DJBC tidak hanya bersifat internal, namun juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Administrasi Pabean negara lain yaitu Indonesia dan Malaysia. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan pengawasan, DJBC bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah mengadakan Bilateral Meeting pada Rabu, 6 September 2017 di Batam. Tidak hanya itu, DJBC dan JKDM juga melakukan Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia yang bertajuk Operasi PATKOR KASTIMA. Operasi dua negara sahabat ini telah berlangsung yang  ke-23 kalinya dan telah dibuka pada Kamis, 7 September 2017.

Data penindakan DJBC secara nasional menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebanyak 14.890 kasus, sedangkan di tahun 2017 sampai dengan Agustus sudah mencapai 15.074 kasus. Dari jumlah tersebut, hasil penindakan DJBC dari patroli laut tahun 2016-2017 mencapai 659 kasus penindakan. Komoditi yang berhasil diamankan terdiri dari bahan makanan pokok, barang elektronik, pakaian bekas (ballpress), barang campuran yang terdiri dari barang elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, ammonium nitrat, ekspor timah, kayu, hasil laut, serta narkotika dan psikotropika.

Bersamaan dengan kunjungan kerja Menteri Keuangan ke Kantor Wilayah Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun pada hari ini, digelar konferensi pers atas hasil penindakan yang terdiri dari:

1.   Ballpresssebanyak 9.958 ball dan 70 karung yang dimuat dalam 11 kapal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp20 Miliar dengan jumlah tersangka 10 orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini para tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti berupa delapan kapal telah dilelang serta barang bukti berupa pakaian bekas akan dimusnahkan;

2.    Handphonesebanyak 28.057 unit dan drone sebanyak 45 unit yang dimuat dalam 2 speedboat dari Singapura menuju Batam, Indonesia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp34 Miliar dengan jumlah tersangka 5 orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini para tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barangnya telah ditetapkan menjadi Barang Bukti dan Barang Dikuasai Negara (BDN).

3.    Rotan jenis Sega sebanyak 107.876 kg yang dimuat dalam satu kapal dari Kalimantan Tengah tujuan Sibu, Malaysia tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang berkisar      Rp200 Juta dengan jumlah tersangka satu orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan.

4.    Barang campuran (guci, produk tekstil, elektronik, minuman keras, sparepart) sebanyak                   251 kardus dan 82 karung yang dimuat dalam satu kapal dari Batam tujuan Jambi tanpa dilindungi dokumen yang sah. Perkiraan nilai barang mencapai Rp1,6 Miliar dengan jumlah tersangka satu orang. Tersangka dijerat dengan pasal 102 huruf e dan/atau huruf f Undang-Undang Kepabeanan. Saat ini tersangka dalam proses penyidikan dan terhadap barang bukti akan dilakukan pemusnahan.

Pemusnahan juga dilakukan terhadap barang hasil penindakan berupa 8.607 ball dan 70 karung ballpress. Sementara terhadap sisanya sebanyak 1.351 ball akan digunakan untuk pembuktian di persidangan dan dimusnahkan kemudian. Pemusnahan dilakukan guna menghindari risiko penyakit yang mungkin dibawa dari pakaian bekas tersebut. Disamping itu, peredaran pakaian bekas ilegal dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menghibahkan barang berupa : (1) 200 karung beras dengan berat  5 ton hasil penindakan eks Kapal KM. Mulia Abadi untuk lebih mengoptimalkan nilai guna barang sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Penindakan tersebut dilakukan oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam bekerja sama dengan TNI Angkatan Lautkepada Yayasan Permate Batam dan Yayasan Al-Kautsar Batam;dan (2) satu unit speedboat hasil penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Karimun menyusul hibah 6 unit kapal motor kayu yang telah dilakukan sebelumnya.

Menkeu menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Patroli Laut DJBC yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Kementerian/Lembaga lain dan telah membuahkan berbagai hasil penindakan. Komitmen DJBC sebagai institusi garda terdepan untuk melindungi negeri dari masuknya barang-barang ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri. Menkeu juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Dengan begitu, setiap individu telah ikut berkontribusi dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang bersih, adil, dan transparan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pembukaan Operasi PATKOR KASTIMA 2017

Tanjung Balai Karimun (07/09/2017)- Salah satu bentuk nyata pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia dan sebagai Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai untuk mengantisipasi tindak penyelundupan, Bea Cukai mengambil langkah taktis dan sinergis, salah satunya dalam bentuk Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Operasi PATKOR KASTIMA) yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi pada hari Kamis (07/09) di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun.

Operasi Patroli Laut Bea Cukai secara sinergis ini juga merupakan langkah antisipasi untuk peningkatan kewaspadaan pengawasan laut sebagai efek digencarkannya program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) di pelabuhan utama.

Heru Pambudi mengungkapkan bahwa PATKOR KASTIMA ini merupakan bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah terbangun sejak tahun 1994. “Operasi kali ini merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai Indonesia dan Bea Cukai Malaysia yang ke-23. Operasi yang melibatkan dua negara serumpun sangat penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia guna mengamankan Selat Malaka dari tindakan ilegal yang merugikan dan mengancam kedua negara,” ungkap Heru.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 06 September 2017 telah dilaksanakan Bilateral Meeting antara Indonesia dan Malaysia yang salah satu tema pembahasannya adalah tentang Updates on Enforcement Cooperation danCustoms Information Exchange System. Kedua hal ini sangat mendukung proses enforcement dan support informasi untuk pelaksanaan PATKOR KASTIMA.

Untuk mendukung operasi ini, Kastam Diraja Malaysia mengerahkan 9 kapal patroli dan Bea Cukai Indonesia mengerahkan 10 kapal patroli yang terdiri dari 4 (empat) speed boat, 5 (lima) fast patrol boat 28 meter, dan 1 (satu) fast patrol boat 60 meter. Di wilayah Indonesia, kapal-kapal tersebut akan beroperasi di 5 sektor, yaitu mulai dari perairan Kuala Langsa, Belawan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Sinaboy, Tanjung Parit, hingga Batam. Adapun di wilayah Malaysia, sektor operasi dimulai dari perairan Langkawi, Pulau Pinang, Lumut, Pelabuhan Klang, Port Dickson, Muar, hingga Sungai Pulai.

Patroli laut Bea Cukai merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di laut secara nasional, serta menjadi tulang punggung dan bagian integral dari Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh sebab itu, selain melaksanakan operasi patroli laut internal dan PATKOR KASTIMA, Bea Cukai juga berupaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan semua pihak yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut antara lain TNI, POLRI, BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta kementerian/lembaga lain. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif Bea Cukai dalam pelaksanaan patroli laut terkoordinasi dengan instansi penegak hukum lain di laut seperti PATKOR OPTIMA, OPERASI NUSANTARA serta operasi bersama dengan POLRI dan BNN dalam rangka penegakan hukum terhadap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Salah satu bukti nyata sinergi dan koordinasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kementerian/lembaga lainnya adalah dengan ditegahnya kapal WANDERLUST yang membawa sabu seberat 1 ton oleh patroli laut Bea dan Cukai atas kerjasama yang baik dengan TNI, POLRI dan BNN.

Heru menambahkan bahwa penindakan Bea Cukai di laut kian menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dari tahun ke tahun. Terbukti dari tahun 2012 hingga 2017 jumlah penindakan terhadap pelanggaran di laut terus meningkat. Tidak hanya itu, komoditi yang berhasil diamankan juga beragam. “Dalam kurun waktu tersebut Bea Cukai telah berhasil melakukan 1.268 penindakan. Untuk Operasi PATKOR KASTIMA sendiri di tahun 2016 yang hanya dilakukan dalam 28 hari, berhasil melakukan penindakan terhadap 32 kasus. Komoditinya juga bermacam-macam terdiri dari bahan makanan pokok, barang elektronik, balepress, barang campuran yang terdiri dari barang elektronik, kendaraan bermotor, dan kosmetik, ammonium nitrat, ekspor timah, kayu, hasil laut, serta narkotika dan psikotropika,” ujar Heru.

Tindak lanjut dari operasi 2016 adalah 13 kasus dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau tambah bayar, 3 kasus dilakukan penetapan BDN/BMN, 1 kasus dilakukan penyidikan, serta 15 kasus lainnya diserahterimakan ke instansi terkait seperti Karantina Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kesungguhan dan kerja keras serta koordinasi dan sinergi yang baik, kita dapat mengamankan perairan di sepanjang Selat Malaka dari ancaman dan kegiatan illegal tanpa terhalang sekat-sekat instansi, bahkan antar negara sekalipun.

Ke depannya diharapkan kualitas sharing informasi dan semangat dalam pelaksanaan PATKOR KASTIMA dapat berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di perairan Selat Malaka serta menindak setiap kegiatan perdagangan ilegal yang merugikan kedua negara sehingga tercipta iklim yang kondusif di Selat Malaka yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.

Bilateral Meeting DJBC & RMCD

Pada tahun 2016, Presiden Republik indonesia, Jokowi melalu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah meresmikan 6 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berletak di Nanga Badau, Entikong, Skow Wutung, Motaain, Motamasin dan Aru. PLBN ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan sesuai dengan kebijakan paket ekonomi Presiden Jokowi. Nangabadau, merupakan salah satu perbatasan Indonesia - Malaysia yang berlokasi strategis. Mengingat ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan industri lainnya masuk melalui Nangabadau. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha untuk memberikan fasilitas dan kemudahan dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam negeri melalui kerjasama bilateral antara pihak Kastam Diraja Malaysia dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rabu 6 September 2017 bertempat di Swiss Bell Hotel Batam, diselenggarakan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kastam Diraja Malaysia. Acara ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menjalin hubungan yang baik. Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Dato'sri Submaniam Tholasy. Bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mendiskusikan berbagai isu terkait Kepabeanan dan Cukai, yang salah satunya adalah terkait penerapan mekanisme Goods In Transit di perbatasan Nanga Badau. Mekanisme ini merupakan suatu inisiatif yang sejalan dengan perjanjian internasional dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi kedua negara, seperti peningkatan perdagangan,pertumbuhan ekonomi,peningkatan investasi,dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Pihak Malaysia menyambut baik usulan Indonesia tersebut dan menyatakan siap mendukung implementasi mekanisme Goods In Transit tersebut. Tidak hanya membicarakan fasilitasi perdagangan, pertemuan juga menyepakati bahwa bahaya terorisme dan penyelundupan barang terlarang terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun modus yang digunakan, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang terkoordinasi dan pertukaran data dan informasi secara realtime diantara kedua pihak. Selain itu, disepakati juga bahwa Bea Cukai perlu terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan institusi penegak hukum lainnya untuk terus meningkatkan pengawasan demi menjaga penerimaan negara dan keamanan masyarakat Indonesia.