BC TERKINI
![[Redaksi] Sosialisasi & Pelatihan Sistem Aplikasi BC 3.3 & P3BET](https://img.youtube.com/vi/nihEDApZj-w/hqdefault.jpg){kind=small}
[Redaksi] Sosialisasi & Pelatihan Sistem Aplikasi BC 3.3 & P3BET
[Redaksi] Sosialisasi & Pelatihan Sistem Aplikasi BC 3 3 & P3BET
Sosialisasi Indentifikasi Pita Cukai Desain Tahun 2018
Sosialisasi Indentifikasi Pita Cukai Desain Tahun 2018
P2KP Luar Biasa Dit. Audit
P2KP Luar Biasa Dit. Audit
Rapat Kehumasan
Rapat Kehumasan
Apel Bulan Januari 2018 Kantor Pusat Bea Cukai
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga atau KIAL menjadi petugas pada apel pertama tahun 2018 di Kantor Pusat Bea dan Cukai tanggal 16 Januari 2018 yang dihadiri oleh seluruh pegawai kantor pusat bea cukai. Direktur KIAL Robert Leonard Marbun menjadi pembina apel menyampaikan slaah satu tugas Bea Cukai dapat dirumuskan dalam satu frasa yaitu “connecting and enabler” baik secara domestik, private government, maupun internasional. Bea Cukai sedang melakukan proses rebranding yang terdiri dari facilitation, services, community protection dan revenue dengan target gen Y. Direktorat kial juga mengelola contact center bravo bea cukai 1500225 yg memberikan informasi teknis kepabeanan dan cukai secara realtime. Selain itu, Direktorat kial juga sensntiasa dituntut secara aktif berkontribusi di organisasi intrrnasional, kerjs sama dan perundingan internasional.
Public Hearing - Kebijakan Penyederhanaan Tata Niaga Impor
Menindaklanjuti Paket Kebijakan Jilid XV, Bea Cukai Adakan Public Hearing
Jakarta (11/01) – Menindaklanjuti Paket Kebijakan Jilid XV tentang Pengembangan Usaha dan Tingkatkan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional, dimana salah satu isinya menyebutkan tentang penyederhanaan tata niaga yang diupayakan pemerintah dalam wujud pembentukan tim tata niaga ekspor impor untuk mengurangi lartas yang tinggi, Bea Cukai kembali melakukan langkah konkret.
Bea Cukai mengadakan Public Hearing Kebijakan Penyederhanaan Tata Niaga Impor, pada Kamis (11/01) di Kantor Pusat Bea Cukai, untuk memberikan pengarahan sekaligus meminta masukan kepada perusahaan MITA dan AEO terkait komoditi yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), yang selama ini diimpor oleh perusahaan MITA dan AEO.
Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, strategi pengurangan lartas dilakukan melalui beberapa hal. “Pertama, pergeseran pengawasan dari border ke post border dengan menggeser 71 peraturan lartas ke post border, kedua dengan simplifikasi perizinan dengan mengharmonisasikan antar-peraturan lartas, dan strategi ketiga berupa harmonisasi 23 peraturan lartas yang tidak sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi. Pemeriksaan akan dilakukan di luar pelabuhan dengan prinsip manajemen risiko, dengan kebijakan tersebut diharapkan akan mengurangi dwelling time,” ungkap Heru.
Berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri dalam rangka percepatan penyelesaian regulasi penyederhanaan tata niaga impor pada tanggal 9 Januari 2018 di Kemenko Perekonomian, secara prinsip menyetujui untuk memberikan relaksasi lartas kepada MITA dan AEO serta untuk perusahaan KITE yang tujuannya untuk ekspor, telah disepakati untuk dibebaskan dari perizinan. Dengan adanya paket Kebijakan XV dan relaksasi lartas untuk perusahaan MITA dan AEO dipastikan akan mampu mengurangi angka dwelling time pada Pre - Customs Clearance.
“Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mendukung iklim investasi di dalam negeri, menurunkan dwelling time, logistic cost, dan memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EODB),” pungkasnya.
Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017
Menteri Keuangan Republik Indonesia menggelar konferensi Pers di aula mezzanine kementerian keuangan Senin, 02 Januari 2017. Sri Mulyani mengatakan bahwa secara umum kinerja perekonomian bertumbuh pada level yang cukup tinggi dan stabilitas makroekonomi terjaga. Catatan positif atas langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi structural tercemin melakukan reformasi structural tercermin melalui apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Survey Ease of Doing Businnes (EoDB), Bank Dunia menaikan peringkat Indonesia dari Posisi 91 pada 2016 menjadi 72 pada 2017. Realisasi penerimaan dari sisi Kepabeanan dan Cukai tahun 2017 sebesar 192,3 triliun atau 101,7 persen dari APBNP. Capaian tersebut dipengaruhi diantaranya oleh peningkatan kinerja konsumsi domestic yang menunjukan masih cukup tingginya daya beli masyarakat , adanya kenaikan tarif cukai, mulai menguatnya kinerja ekapor-impor, meningkatnya harga komoditas internasional, penertiban impor berisiko tinggi dan perongram penertiban cukai berisiko tinggi yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017.
Kaleidoskop Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tahun 2017
Sebuah persembahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di tahun 2017.
Terima kasih atas dukungan dan peran aktif masyarakat Indonesia dalam mendukung upaya Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Mari kita sukseskan dan terus tingkatkan kinerja ini, untuk Bea Cukai Makin Baik.
Konferensi Pers Ketentuan Pembawaan Barang Penumpang & IKM
Konferensi Pers Ketentuan Pembawaan Barang Penumpang & IKM