BC TERKINI

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama SMB 12,7mm TNI AL dan Bea Cukai

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama SMB 12,7mm TNI AL dan Bea Cukai

1 komentar 47 dilihat

Jakarta  (11/03) – Dalam menghadapi tantangan dan ancaman di bidang pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memandang perlu kebutuhan penggunaan SMB 12,7 mm pada kapal patroli DJBC. Penggunaan SMB 12,7 mm sebagai sarana terakhir dalam perlindungan diri dalam menghadapi penyelundupan yang sangat marak terjadi melalui kapal kapal berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DJBC dan TNI AL untuk dapat mendukung kegiatan pengawasan. 
Dalam menjalankan pengawasan, Bea Cukai diberikan sarana dan prasarana berupa senjata api sesuai dengan Pasal 75 UU Kepabenanan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan senjata api, salah satunya Bea Cukai telah melaksanakan Workshop SMB 12,7 mm bersama TNI AL. 
“Hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai dengan Kementerian Pertahanan sebagai tanda sinergi yang baik untuk melindungi NKRI dan generasi muda Indonesia”, ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi.
Dalam kesempatan yang sama Kasubdis Matsenamu Dissenekal Kolonel Laut, Andi Indra, memberikan apresiasi kepada DJBC karena Bea Cukai merupakan instansi pertama di Indonesia yang pertama kali melakukan pelatihan SMB 12,7 mm. Andi Indra juga mengungkapkan TNI dan DJBC mempunyai tujuan yang sama yaitu mengamankan NKRI dari hal hal yang berbahaya, oleh karena itu TNI AL menyambut baik sinergi yang terjali dan berharap kedepannya TNI AL dan DJBC mampu bertukar data agar pengawasan menjadi lebih baik. 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Marsekal Pratama TNI, Ponang, bahwa kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa ini Kementerian Pertahanan wajib memberikan dukungan kementerian/lembaga.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI khususnya TNI AL dan seluruh pihak yang terlibat sehingga Perjanjian Kerja Sama SMB 12,7 mm dapat ditandatangani dan menjadi salah satu tonggak sejarah DJBC dan diharapkan kedepannya mampu meningkatkan sinergi dalam pengawasan di NKRI.

Pengungkapan Jaringan Narkotika Wilayah Sumatera

Pengungkapan Jaringan Narkotika Wilayah Sumatera

1 komentar 88 dilihat

Pengungkapan Jaringan Narkotika Wilayah Sumatera

Pertandingan Tenis Lapangan Antar Instansi Penegak Hukum 2019

Pertandingan Tenis Lapangan Antar Instansi Penegak Hukum 2019

0 komentar 176 dilihat

Bea Cukai mengadakan Pertandingan Persahabatan Tenis Lapangan Antar Instansi Penegak Hukum 2019 dengan 8 Instansi Penegak Hukum lainnya yaitu, Mabes POLRI, Kolinlamil, Kodam Jaya, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Permasyarakatan, dan Badan Intelijen Nasional. Kegiatan ini diselenggarakan pada 1 – 3 Maret 2019 di Lapangan Tenis Kantor Pusat Bea dan Cukai dengan dihadiri beberapa pimpinan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Pembina Olahraga dan Kesenian Bea Cukai, Hendra Pramono, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memacu kebugaran dan memelihara hubungan yang baik antar instansi penegak hukum, dalam rangka menjalin komunikasi yang baik demi tujuan bersama.

Dalam penutupan yang dihadiri Ketua Teknis Mahkamah Agung, Samsul Maarif, penghargaan diberikan kepada intansi pemenang Tennis Tournament, yaitu juara keempat oleh Kodam Jaya, juara ketiga oleh Kolinlamil, juara kedua oleh Mabes POLRI, dan juara utama dimenangkan oleh Mahkamah Agung. 

[REDAKSI] Focus Grup Discussion e Kite Jawa Tengah dan DIY

[REDAKSI] Focus Grup Discussion e Kite Jawa Tengah dan DIY

0 komentar 100 dilihat

Semarang – Kanwil BC Jateng DIY menyelenggarakan FGD dengan tema ”Dengan e-KITE Gencarkan Ekspor dan sosialisasi PER-04/BC/2019, PER-03/BC/2019, dan PER-10/BC/2017 kepada kepada perusahaan penerima fasilitas KITE, KITE IKM, dan PLB serta perusahaan ekspor umum. Kanwil BC Jateng DIY, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai sebagai narasumber berkolaborasi dengan Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Dit. IKC dalam penyelenggaraan FGD dan sosialisasi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman ketentuan baru KITE dan e-KITE/Portal KITE Online kepada pengguna fasilitas KITE dan KITE IKM serta memberikan edukasi kepada perusahaan ekspor umum/non-fasilitas tentang manfaat fasilitas KITE yang dapat mendorong ekspor guna mendatangkan devisa Negara.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Juli Tri Kisworini menyampaikan materi terkait ketentuan baru Perdirjen nomor PER-03/BC/2019 dan PER-04/BC/2019.

[REDAKSI] Bea Cukai Kalbagsel Peringati Hari Peduli Sampah Nasional

[REDAKSI] Bea Cukai Kalbagsel Peringati Hari Peduli Sampah Nasional

0 komentar 82 dilihat

Riset oleh Sciencemag tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sampah plastik yang tidak dapat terurai merupakan ancaman serius yang berpotensi menyebabkan bencana seperti Tragedi Leuwigajah, Cimahi pada 21 Februari 2005. Guna membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk sampah, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kalimantan Selatan melaksanakan pembersihan Sungai Barito untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2019.

Acara tersebut dilaksanakan di sekitar bawah Jembatan Barito hingga Pulau Bakut. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan diwakili oleh Rusdianto selaku Kepala Seksi Penindakan I berpartisipasi dalam acara tersebut beserta instansi lain, yakni Badan SAR Nasional Banjarmasin, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan. Selain itu, Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Kalimantan, Duta Konservasi 2018, komunintas-komunitas lokal dan masyarakat bersama dengan para Bhayangkari turut serta memeriahkan acara ini.

Semua yang terlibat dalam acara ini berkumpul untuk melakukan Apel Bersama tepat pada pukul 8.00. Direktur Polair AKBP I Made Sukawijaya sebagai pemimpin apel menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta dan harapan agar acara berlangsung lancar dan terintegrasi untuk tahun-tahun kedepan. Dalam apel ini, Direktur Polair secara simbolis menyerahkan peralatan kebersihan dan bibit pohon kepada perwakilan instansi yang ditunjuk. Selepas menyantap hidangan pagi, dilakukan pembagian kelompok secara acak. Tiap kelompok menempati satu kapal klotok. Terdapat tujuh kelompok yang disebar untuk membersihkan sampah di Sungai Barito, khususnya di sekitar Pulau Bakut.

Semua peserta antusias mengikuti kegiatan bersih-bersih ini. Dalamnya lumpur memberikan tantangan lebih bagi para peserta, sementara bentuk tepi pulau yang berupa rawa menyulitkan kapal untuk bersandar. Pembersihan ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon.

Semua peserta kembali menuju ke tempat apel untuk mengumpulkan sampah yang telah didapat. Kegiatan pembersihan ini dilakukan penilaian oleh perwakilan instansi undangan dengan kriteria jumlah sampah, intensitas kekotoran pakaian dan kekompakan kelompok yang ditunjukkan dengan yel-yel. Keluar sebagai pemenang adalah Kelompok Tujuh, Kelompok Dua dan Kelompok Tiga berturut-turut sebagai juara 1, 2, dan 3. Acara ini ditutup dengan foto bersama seluruh peserta acara dan pemuatan sampah-sampah ke pengangkut sampah.

Bea Cukai Kalbagsel senantiasa berbaur dengan kearifan lokal dalam sinergi yang harmonis untuk bea cukai makin baik.


[REDAKSI] Bea Cukai Banten Adakan Gathering Perusahaan KITE

[REDAKSI] Bea Cukai Banten Adakan Gathering Perusahaan KITE

0 komentar 66 dilihat

Tangerang – Setelah sukses mengadakan Gathering Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Cluster Merak, kali ini Kanwil DJBC Banten mengundang 41 perusahaan KITE di bawah pengawasan KPPBC TMP A Tangerang untuk mengikuti Gathering Perusahaan Penerima Fasilitas KITE Cluster Tangerang. Acara yang berlangsung pada hari Rabu (20/2/2019) ini dilaksanakan di Auditorium PT Gajah Tunggal Tbk.
Pada acara ini kembali dijelaskan perubahan aturan terkait fasilitas KITE yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-176/PMK.04/2013 menjadi PMK-160/PMK.04/2018 untuk KITE pembebasan dan PMK-176/PMK.04/2013 menjadi PMK-161/PMK.04/2018 untuk KITE pengembalian.
Selain membahas perubahan peraturan KITE, pada kesempatan ini juga kembali dilakukan diskusi santai antara Kepala Kantor Wilayah, Bapak Mohammad Aflah Farobi beserta jajaran dengan perusahaan penerima fasilitas KITE. 
Diskusi yang dilakukan masih seputar kondisi yang terjadi di lapangan pada perusahaan penerima fasilitas KITE seperti sering terkendalanya barang larangan pembatasan (lartas) dengan instansi lain, persaingan harga dengan produk luar negeri, persoalan terkait customs bond dan persoalan terkait STTJ.
Bapak Dedi, salah satu peserta gathering menyampaikan bahwa perusahaan mengapresiasi aturan terbaru terkait KITE khususnya aturan yang menyebutkan tidak perlu menunggu penerbitan LPE. Selain itu beliau juga berharap pada masa transisi peraturan ini, ada pegawai di Kanwil DJBC Banten yang menguasai aplikasi baru agar pihak perusahaan dapat melakukan konsultasi terkait aplikasi baru tersebut. 
Pihak PT Gajah Tunggal Tbk. selaku tuan rumah sangat mengapresiasi acara ini, sebagai wadah silaturahmi dan sinergi DJBC dengan pengusaha. Di akhir acara, setiap peserta diberi souvenir dan sebatang pohon untuk mendorong program go green.

Tingkatkan Ekspor Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Bea Cukai Beri Kemudahan

Tingkatkan Ekspor Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Bea Cukai Beri Kemudahan

0 komentar 40 dilihat

Jakarta (01/03) – Neraca perdagangan dibidang perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 mengalami defisit yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2018 ekspor perkebunan kelapa sawit hanya 180 miliar dolar, sementara impornya mencapai 188.6 miliar dolar. Hal tersebut menyebabkan defisit sebesar 8,6 miliar dolar karena impor lebih besar dibanding ekspor.

Dalam acara sosialisasi perubahan proses bisnis perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bea Cukai, Kepala Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rusman Heriawan, mengungkapkan bahwa telah dilakukan pengkajian untuk memperkecil ruang defisit, yaitu dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor, dan memperluas investasi. Ketiga hal tersebut dipandang mampu meningkatkan neraca perdagangan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan bahwa Bea Cukai telah menempuh beberapa langkah untuk dapat meningkatkan ekspor di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Bea Cukai sangat siap untuk menjalankan tugas dari pemerintah yaitu single inspection, pemeriksaan tunggal" , ujar Heru.

Kedepannya peran Lembaga Sertifikasi Indonesia (LSI) akan diambil alih oleh Bea Cukai untuk memangkas proses bisnis agar lebih cepat, mudah dan efisien. Namun, peran LSI tetap dilakukan apabila buyer eksportir berkehendak untuk melakukan penelitian di LSI. 

Langkah persiapan Bea Cukai yaitu dengan merevisi PMK-145/PMK.04/2014, membentuk peraturan baru khusus Crude Palm Oil (CPO), perubahan Perdirjen Bea Cukai Nomor 32 tahun 2014, menggunakan sistem auto debet sehingga tidak ada hambatan pada hari Sabtu atau Minggu.

Selain itu Bea Cukai juga berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik, jaminan integritas pegawai Bea Cukai, melakukan pengawasan yang lebih efektif dengan manajemen risiko, janji layanan dan informasi, dan kepastian bisnis.

Bea Cukai juga mendorong para pengguna jasa untuk senantiasa meningkatkan perusahaannya sehingga mencapai tingkatan yg paling tinggi di Bea Cukai dan World Customs Organization (WCO) yaitu untuk memperoleh sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO). Karena dengan sertifikasi AEO tersebut, perusahaan mendapat fasilitas seperti pembayaran berkala, self inspection dan self sertification mendeclare barang dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. 



KITE GENCAR EKSPOR

KITE GENCAR EKSPOR

1 komentar 31 dilihat

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi perusahaan/industri berbasis ekspor, Bea Cukai melakukan pengembangan aplikasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) melalui terobosan berupa e-KITE. Melalui aplikasi e-KITE, Bea Cukai memfasilitasi pelayanan hak dan kewajiban KITE bagi pengguna jasa secara online.

Workshop Intellectual Property Rights

Workshop Intellectual Property Rights

0 komentar 25 dilihat

Dalam rangka berdiskusi terkait Hak Kekayaan Intelektual atau Haki, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan Intellectual Property Rights (IPR) Workshop dengan Japan Customs, yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bea Cukai, pada 25-27 Februari 2019, dengan dihadiri Kepala Seksi Regulasi II, Ristola Nainggolan, dan Supervisory IPR Specialist, IPR National Center of Tokyo Customs, Kazunori Umekado, serta beberapa pihak lain yang mendukung jalannya pengawasan pelanggaran Haki di Jepang.
Ristola Nainggolan, menyampaikan aturan baru dalam memaksimalkan pengawasan Haki di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2018, tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kazunori Umekado, menyampaikan bahwa kerja sama antara pemegang Haki dengan pihak Bea Cukai sangat penting dalam mendukung jalannya pelaksanaan pengawasan Haki. 
Berdasarkan hasil analisa, tujuan pengawasan Haki adalah untuk perkembangan kebudayaan, industri, dan perlindungan terhadap konsumen. Maupun dampak dari pelanggaran Haki adalah ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Diharapkan, pemegang Haki dapat segera berpartisipasi dalam mendukung jalannya pengawasan Haki di Indonesia  dengan memanfaatkan fungsi dan aturan Bea Cukai.