1 komentar 371 dilihat

Gathering Eksportir Nasional

Video Details

Kanal BC TV
Added by Kanal BC TV 07 Agustus 2018

Jakarta, 7 Agustus 2018 - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai langkah nyata mewujudkan arahan Presiden, hari ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyelenggarakan Gathering Eksportir Indonesia dengan mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor. Acara yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJBC ini bertema Fasilitas Fiskal untuk Peningkatan Ekspor Nasional, bertujuan untuk mendiskusikan masalah, kendala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor, serta mendorong perusahaan industri berorientasi ekspor agar dapat memanfaatkan fasilitas DJBC.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan konkrit yang dapat membantu menggairahkan ekspor di Indonesia berupa kebijakan fiskal dengan meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekpor. Dengan dihilangkannya pungutan perpajakan diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk supply bahan baku kepada perusahaan industri. Selain itu, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis untuk mendorong program ekspor nasional, Kemenkeu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Pembiayaan Ekspor berupa Kredit Modal Kerja Ekspor dan Kredit Investasi Ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa DJBC telah menyediakan berbagai fasilitas fiskal guna mendukung kemudahan dan peningkatan ekspor. Beberapa fasilitas tersebut di antaranya adalah KITE dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, dan Gudang Berikat. Pemanfaatan fasilitas tersebut juga telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, di mana hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 IKM yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 PLB di berbagai wilayah di Indonesia. Selain fasilitas tersebut, masih ada beberapa fasilitas fiskal lainnya yaitu fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus, Free Trade Zone, serta fasilitas untuk pertambangan minyak gas dan panas bumi.

Tidak hanya menyediakan fasilitas fiskal, untuk semakin mendorong terciptanya peningkatan ekspor DJBC juga terus meningkatkan layanan kemudahan berusaha dengan cara melakukan simplifikasi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KB dan KITE serta memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan dalam melakukan registrasi kepabeanan. DJBC juga telah menggagas perizinan online terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para pelaku usaha. 

DJBC juga telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan prosedural dalam melakukan restitusi pajak, di mana para pengusaha atau wajib pajak berisiko rendah dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya dalam waktu satu bulan. Heru menyatakan bahwa kemudahan prosedural ini merupakan salah satu langkah nyata DJBC dan DJP untuk dapat mendorong terciptanya proses bisnis yang efisien sehingga dapat mendorong perekonomian nasional. Ditekankan juga agar para pelaku usaha dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakan guna dapat memanfaatkan fasilitas restitusi ini.

Pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, senantiasa bersinergi dalam memberikan program kebijakan yang mendorong ekspor. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah lanjutan bagi pemerintah dan para pelaku usaha untuk bersama-sama dan bersinergi merumuskan langkah-langkah strategis sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya saing ekspor nasional. Upaya ini merupakan salah satu langkah pemerintah agar ke depannya para pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah melalui DJBC agar ekspor nasional peningkatan ekspor nasional dapat terwujud.

Video Lainnya

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

1 komentar 242 dilihat

Evaluasi kinerja pegawai Bea dan Cukai senantiasa dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjadi instansi yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bea Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari pada 18 – 19 Juli 2019 dengan berbagai paparan materi dari setiap direktorat. Diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan, Trade Balance, Program Terobosan Peningkatan Investasi dan Ekspor, Mekanisme Pengawasan Kawasan Berikat, National Logistic Ecosystem, Project Management, dan Digital Technology. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan International Meeting Simulation untuk mempersiapkan para pejabat dalam mengikuti International Meeting yang akan datang.
Melihat laporan kinerja pegawai, Heru Pambudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah bekerja keras untuk bangsa dan negara dan senantiasa memperbaiki diri untuk “Bea Cukai Makin Baik”. Bea Cukai tidak menoleransi adanya penyimpangan perilaku, diharapkan gagasan ini dapat menjadi pagar dalam membentuk karakter petugas yang juga mencerminkan karakter instansi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan tekad  yang kuat dengan didasari pada kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

0 komentar 85 dilihat

Jakarta (19/7) - Bea Cukai kembali berhasil menujukkan prestasi melalui kerja sama dengan Instansi lain. Kali ini bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Bea Cukai sukses melaksanakan Pelayanan dPengawasan Ekspor dan Impor Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan. Hal tersebut dibuktikan melalui kegiatan pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan, yang secara serentak dilaksanakan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, dan Soekarno Hatta di Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi melepaskan 394 kontainer produk perikanan dengan berat total mecapai 8.938,76 ton  dengan total nilai Rp588.792.536.000. Produk perikanan tersebut akan dikirim ke 21 negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan lainnya. 
Hal ini merupakan dampak positif dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah digalakkan pemerintah selama ini. Termasuk juga usaha dalam efisiensi peningkatan logistik, yang salah satunya melalui sinkronisasi Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) dalam penerbitan PEB telah dilakukan secara online, melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

0 komentar 33 dilihat

Bekerja sepenuh hati sembari mengabdi kepada masyarakat, Bea Cukai Tual bersama Kemenkeu Muda membuka program Bimbingan Belajar Gratis di Kota Tual dan Maluku. Bimbingan belajar tersebut telah diresmikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tual, M. Anshar pada 16 Februari 2019 lalu. Pembelajaran yang dilakukan langsung oleh Kemenkeu Muda ini diharapkan dapat membantu siswa dan siswi dalam mempersiapkan ujian masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. 
Selain itu Bea Cukai Tual telah membuat beberapa program pembinaan SDM terpadu menuju Politeknik Keuangan Negara STAN, salah satunya kegiatan Help Desk yang dilaksanakan pada 9-30 April lalu. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk membantu siswa dan siswi melakukan pendaftaran ujian masuk PKN STAN. Kegiatan lain seperti simulasi ujian juga telah dilaksanakan. Besar harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, sehingga Bea Cukai Tual dapat terus berkontribusi dalam mengembakan SDM di kota Tual.

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

4 komentar 77 dilihat

Jakarta (16/7) - Bea Cukai kembali melaksanakan kegiatan Apel Bersama di lingkungan Kantor Pusat pada hari Selasa, 16 Juli 2019 dengan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio sebagai Pembina apel. 
Dalam amanatnya, Subagio menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Salah satunya untuk menangani masalah hukum yang tercipta atas perbedaan pendapat, antara aparatur Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak, dalam melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan.  
Direktorat KBP juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh jajaran pegawai, dimana aspek terpenting dalam memberikan perlindungan hukum  tersebut adalah memastikan setiap pegawai Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berdasarkan kewenangan yang telah sesuai dengan ketentuan yang memiliki dasar hukum. Subagio juga menyampaikan hasil kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan yang mengalami peningkatan. Dari unit keberatan, terdapat penurunan rasio keberatan terhadap penetapan, yang sebelumnya di tahun 2018 mencapai 12,9%, kini menjadi 8% di semester 1 (satu) tahun 2019. Selain itu rasio kemenangan banding di Pengadilan Pajak mengalami peningkatan sekitar 2.8% , dari 41.09% di tahun 2018 menjadi 43.90%.

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

4 komentar 254 dilihat

Jakarta (12/7) - Bea dan Cukai mensosialisasikan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2008, dan PMK 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio dan Kepala Seksi Tempat Tahanan, Ade Irawan. 

Dalam pemaparannya, Ade menyebutkan ada dua substansi perubahan utama dalam peraturan tersebut. Pertama yaitu layering denda, yang sebelumnya terdapat 5 (lima) menjadi 10 (sepuluh) layering denda dari 100% hingga 1000%. Kedua, terdapat perubahan di pasal 6 yang menekankan dasar pengenaan denda sehingga diharapkan tidak terjadi multitafsir. 

PP Nomor 39 Tahun 2019 sendiri akan diberlakukan mulai tanggal 15 Juli 2019. Sedangkan, untuk pemberitahuan pabean yang mendapat nomor sebelum tanggal tersebut akan tetap dikenakan peraturan pemerintah sebelumnya. Melalui perubahan ini diharapkan dapat memberikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Customs Engagement with Embassy

Customs Engagement with Embassy

4 komentar 54 dilihat

Bea dan Cukai berupaya melakukan perbaikan terus-menerus, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada Kedutaan Besar di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta. 
Dihadiri langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan diikuti seluruh Kedutaan Besar di Indonesia. Acara yang dikemas dengan nuasa budaya daerah Indonesia ini mempersilahkan tamu yang hadir untuk duduk bersama, mendiskusikan mengenai Import Clearance Procedure for Goods Imported By Embassy and Their Official, yang dipimpin langsung oleh Kepala KPU Soekarno Hatta, Erwin Situmorang. 
Melalui kegiatan ini, Bea Cukai berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lembaga lain serta para stakeholder, untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai tata laksana kepabeanan dan memberikan solusi atas permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan impor barang keperluan kedubes.

1 komentar

  1. Himanshu mishra 26 April 2019

    Hey I have a question in my mind that How do I sync my settings in windows 10 operating system in easiest way without wasting my time.

Tulis Komentar

Data anda akan dirahasiakan!

Email dan data anda untuk keperluan bank data. Kerahasiaan data anda dijamin dan tidak akan dipublikasikan.
Kolom wajib diisi *