0 komentar 223 dilihat

Konferensi Pers Pengungkapan Penyelundupan MMEA

Video Details

Kanal BC TV
Added by Kanal BC TV 18 September 2017

Jakarta (18/09/2017)- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk dapat mengamankan penerimaan negara dan mencegah upaya penyelundupan. Upaya tersebut dapat diraih dengan peningkatan sinergi antar instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Salah satu bentuk sinergi antar Kementerian dan Lembaga, serta Aparat Penegak Hukum yang tengah digalakkan adalah program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah menginisiasi program tersebut dengan menggandeng pimpinan tinggi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kantor Staf Presiden sebagai langkah nyata pemberantasan praktik perdagangan ilegal, upaya penghindaran fiskal, dan penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa kali ini sinergi yang telah dibangun oleh DJBC bersama dengan POLRI telah berhasil menggagalkan importasi miras ilegal yang masuk melalui Tanjung Pinang sebanyak lima kontainer. “Dari kelima kontainer tersebut, dua di antaranya ditegah di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang oleh Bea Cukai Tanjung Pinang pada 26 Agustus 2017. Sementara tiga kontainer lainnya ditegah di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, bersama dengan Polda Metro Jaya pada 27 Agustus 2017,” ungkap Heru.

Modus para pelaku dalam kasus ini adalah dengan melakukan pengangkutan miras ilegal antar pulau dan memberitahukan secara tidak benar dalam dokumen pengangkutan atas barang tersebut. Para pelaku mengelabui petugas dengan menyatakan bahwa barang yang diangkut adalah plastik yang kemudian ditutupi sampah. Informasi awal diperoleh petugas Bea Cukai Tanjung Pinang terkait pengangkutan miras ilegal pada KM. Meratus Sibolga melalui Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Pada 26 Agustus 2017, petugas Bea Cukai Tanjung Pinang melakukan penegahan dan membuka dua kontainer yang berdasarkan dokumen manifestnya dicurigai mengangkut miras ilegal. Dari penegahan yang dilakukan terhadap kedua kontainer tersebut petugas menemukan miras ilegal dan selanjutnya petugas menarik kedua kontainer tersebut ke Bea Cukai Tanjung Pinang untuk dilakukan pencacahan.

Tidak berhenti di situ, petugas Bea Cukai Tanjung Pinang memberikan informasi kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait adanya enam kontainer yang diduga mengangkut miras ilegal dari Pelabuhan Kijang, Tanjung Pinang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Bea Cukai, Polda Metro Jaya, dan Polres KP3 Tanjung Priok meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pada 27 Agustus 2017, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap enam kontainer yang dicurigai petugas. Dari hasil pemindaian menggunakan HiCo Scan, tiga kontainer diduga kuat mengangkut miras ilegal. Petugas kemudian membuka ketiga kontainer tersebut dan menemukan miras ilegal di balik sampah berupa karung-karung berisi plastik bekas.

Heru menambahkan bahwa pada 11 September 2017 kedua kontainer yang ditegah di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Tanjung Pinang telah dibawa ke Jakarta dan telah diamankan di Kantor Pusat Bea Cukai bersama ketiga kontainer yang ditegah di Pelabuhan Tanjung Priok. “Dari penindakan ini, sebanyak 53.927 botol miras ilegal yang nilainya mencapai Rp26,3 miliar telah diamankan. Dari penindakan ini, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp58 miliar. Saat ini penanganan perkara terhadap lima kontainer tersebut masih ditangani oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC,” ujar Heru.

Bea Cukai senantiasa melakukan peningkatan pengawasan guna memerangi penyelundupan miras yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan masyakarat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan penindakan terhadap miras impor ilegal dari tahun 2014 hingga 2017. Secara berturut-turut, DJBC telah berhasil melakukan penindakan 202 kasus di tahun 2014, 314 kasus di tahun 2015, 385 kasus di tahun 2016, dan 170 kasus hingga September 2017. Penindakan ini tidak semata dilakukan untuk menunjukkan kehebatan aparat dalam memberantas penyelundupan, namun sebagai komitmen untuk terus secara konsisten melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara.

Sejalan dengan sinergi kegiatan penindakan bersama POLRI, Bea Cukai juga mengoptimalkan upaya preventif dalam memberantas penyelundupan miras, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kuota impor miras karena kuota yang terbatas sering dijadikan alasan para pelaku untuk melakukan penyelundupan guna memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.

Heru menegaskan bahwa sinergi pengawasan yang telah dilakukan secara konsisten dengan POLRI harus juga didukung dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga lain yang bertugas mengatur tata niaga. “Hal ini harus dilakukan agar dapat tercipta iklim usaha yang dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang bersih, adil, dan transparan guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Heru.

Video Lainnya

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

Rapat Koordinasi Nasional DJBC 2019

1 komentar 243 dilihat

Evaluasi kinerja pegawai Bea dan Cukai senantiasa dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjadi instansi yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bea Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari pada 18 – 19 Juli 2019 dengan berbagai paparan materi dari setiap direktorat. Diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan, Trade Balance, Program Terobosan Peningkatan Investasi dan Ekspor, Mekanisme Pengawasan Kawasan Berikat, National Logistic Ecosystem, Project Management, dan Digital Technology. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan International Meeting Simulation untuk mempersiapkan para pejabat dalam mengikuti International Meeting yang akan datang.
Melihat laporan kinerja pegawai, Heru Pambudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah bekerja keras untuk bangsa dan negara dan senantiasa memperbaiki diri untuk “Bea Cukai Makin Baik”. Bea Cukai tidak menoleransi adanya penyimpangan perilaku, diharapkan gagasan ini dapat menjadi pagar dalam membentuk karakter petugas yang juga mencerminkan karakter instansi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan tekad  yang kuat dengan didasari pada kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

Pelepasan Ekspor Raya Hasil Komoditas Perikanan

0 komentar 85 dilihat

Jakarta (19/7) - Bea Cukai kembali berhasil menujukkan prestasi melalui kerja sama dengan Instansi lain. Kali ini bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Bea Cukai sukses melaksanakan Pelayanan dPengawasan Ekspor dan Impor Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan. Hal tersebut dibuktikan melalui kegiatan pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan, yang secara serentak dilaksanakan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, dan Soekarno Hatta di Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi melepaskan 394 kontainer produk perikanan dengan berat total mecapai 8.938,76 ton  dengan total nilai Rp588.792.536.000. Produk perikanan tersebut akan dikirim ke 21 negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan lainnya. 
Hal ini merupakan dampak positif dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah digalakkan pemerintah selama ini. Termasuk juga usaha dalam efisiensi peningkatan logistik, yang salah satunya melalui sinkronisasi Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) dalam penerbitan PEB telah dilakukan secara online, melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

Bea Cukai Tual Buka Bimbingan Belajar Gratis

0 komentar 33 dilihat

Bekerja sepenuh hati sembari mengabdi kepada masyarakat, Bea Cukai Tual bersama Kemenkeu Muda membuka program Bimbingan Belajar Gratis di Kota Tual dan Maluku. Bimbingan belajar tersebut telah diresmikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tual, M. Anshar pada 16 Februari 2019 lalu. Pembelajaran yang dilakukan langsung oleh Kemenkeu Muda ini diharapkan dapat membantu siswa dan siswi dalam mempersiapkan ujian masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. 
Selain itu Bea Cukai Tual telah membuat beberapa program pembinaan SDM terpadu menuju Politeknik Keuangan Negara STAN, salah satunya kegiatan Help Desk yang dilaksanakan pada 9-30 April lalu. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk membantu siswa dan siswi melakukan pendaftaran ujian masuk PKN STAN. Kegiatan lain seperti simulasi ujian juga telah dilaksanakan. Besar harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, sehingga Bea Cukai Tual dapat terus berkontribusi dalam mengembakan SDM di kota Tual.

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

Apel Bersama Kantor Pusat Bea Cukai Juli 2019

4 komentar 77 dilihat

Jakarta (16/7) - Bea Cukai kembali melaksanakan kegiatan Apel Bersama di lingkungan Kantor Pusat pada hari Selasa, 16 Juli 2019 dengan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio sebagai Pembina apel. 
Dalam amanatnya, Subagio menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Salah satunya untuk menangani masalah hukum yang tercipta atas perbedaan pendapat, antara aparatur Bea dan Cukai sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak, dalam melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan.  
Direktorat KBP juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh jajaran pegawai, dimana aspek terpenting dalam memberikan perlindungan hukum  tersebut adalah memastikan setiap pegawai Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah berdasarkan kewenangan yang telah sesuai dengan ketentuan yang memiliki dasar hukum. Subagio juga menyampaikan hasil kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan yang mengalami peningkatan. Dari unit keberatan, terdapat penurunan rasio keberatan terhadap penetapan, yang sebelumnya di tahun 2018 mencapai 12,9%, kini menjadi 8% di semester 1 (satu) tahun 2019. Selain itu rasio kemenangan banding di Pengadilan Pajak mengalami peningkatan sekitar 2.8% , dari 41.09% di tahun 2018 menjadi 43.90%.

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

4 komentar 254 dilihat

Jakarta (12/7) - Bea dan Cukai mensosialisasikan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2008, dan PMK 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, Rahmat Subagio dan Kepala Seksi Tempat Tahanan, Ade Irawan. 

Dalam pemaparannya, Ade menyebutkan ada dua substansi perubahan utama dalam peraturan tersebut. Pertama yaitu layering denda, yang sebelumnya terdapat 5 (lima) menjadi 10 (sepuluh) layering denda dari 100% hingga 1000%. Kedua, terdapat perubahan di pasal 6 yang menekankan dasar pengenaan denda sehingga diharapkan tidak terjadi multitafsir. 

PP Nomor 39 Tahun 2019 sendiri akan diberlakukan mulai tanggal 15 Juli 2019. Sedangkan, untuk pemberitahuan pabean yang mendapat nomor sebelum tanggal tersebut akan tetap dikenakan peraturan pemerintah sebelumnya. Melalui perubahan ini diharapkan dapat memberikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Customs Engagement with Embassy

Customs Engagement with Embassy

4 komentar 54 dilihat

Bea dan Cukai berupaya melakukan perbaikan terus-menerus, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada Kedutaan Besar di Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan pada Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta. 
Dihadiri langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan diikuti seluruh Kedutaan Besar di Indonesia. Acara yang dikemas dengan nuasa budaya daerah Indonesia ini mempersilahkan tamu yang hadir untuk duduk bersama, mendiskusikan mengenai Import Clearance Procedure for Goods Imported By Embassy and Their Official, yang dipimpin langsung oleh Kepala KPU Soekarno Hatta, Erwin Situmorang. 
Melalui kegiatan ini, Bea Cukai berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lembaga lain serta para stakeholder, untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai tata laksana kepabeanan dan memberikan solusi atas permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan impor barang keperluan kedubes.

0 komentar

Tulis Komentar

Data anda akan dirahasiakan!

Email dan data anda untuk keperluan bank data. Kerahasiaan data anda dijamin dan tidak akan dipublikasikan.
Kolom wajib diisi *