0 komentar 87 dilihat

[Redaksi] Seminar Pengelolaan Keuangan Daerah

Video Details

Kanal BC TV
Added by Kanal BC TV 06 Agustus 2018

SAMARINDA (24/7) Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah c.q. DJBC dengan pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) antara lain PPN dan PPh dalam rangka pemasukan barang impor bagi pengusaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing di tingkat internasional. Hal tersebut diungkapkan Agus Sudarmadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai pembicara dalam Seminar Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.  
Acara tersebut dihadiri oleh DR. Hj. Meiliana SE, MM, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran dan para Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Rektor Universitas Mulawarman dan Rektor Universitas Widya Gama Samarinda. “Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan saat ini yang bersih dan berwibawa tidak terlepas dari peran Kementerian Keuangan dalam memberikan dukungan, pembinaan dan arahan kepada kami sehingga kesuksesan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai, dan kami juga berharap sinergi yang sudah berjalan dengan sangat baik ini dapat terus kita tingkatkan” ujar Meiliana dalam sambutannya membuka acara seminar. 
Sinergi Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut juga didukung oleh kehadiran para Kepala Kantor Wilayah yang sekaligus juga sebagai pembicara, yaitu Kakanwil DJP Kaltimra Samon Jaya, Kakanwil DJKN Kaltim Suryahadi, dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim sekaligus Kakanwil DJPb Kaltim Midden Sihombing. 
“Sejalan dengan Nawacita Kabinet Kerja, kita banyak sekali program-program dari Kementerian Keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh daerah, seperti meningkatkan produktifitas rakyat, meningkatkan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik” ujar Kakanwil Bea Cukai Kalbagtim. 
Lebih lanjut Agus Sudarmadi mengungkapkan bahwa Bea Cukai saat ini antara lain berfungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance memberikan fasilitasi unggulan berupa kemudahan dalam perizinan Pusat Logistik Berikat (PLB), Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan peruntukan khusus KITE pada Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Fasilitas KITE IKM memberikan manfaat yang sangat baik karena dapat memotong rantai pasok bahan baku IKM yang langsung didatangkan oleh pelaku undustri di samping pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPN impor. Sehingga harga produk dari IKM akan semakin kompetitif karena terjadi penghematan ongkos produksi bahan baku dalam pengolahannya. 
Dalam fasilitasi tersebut Bea Cukai melakukan pendampingan kepada pengusaha dalam memanfaatkan fasilitas tersebut dan juga menyediakan modul/aplikasi sistem pencatatan barang secara cuma-cuma, pembebasan jaminan, dan pemberian akses kepabeanan kepada IKM. Fasilitas KITE IKM ini merupakan bagian terintegrasi dalam upaya Bea Cukai untuk menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien, sehingga diharapkan para pengusaha dan masyarakat tidak lagi merasa segan dan takut untuk berhubungan dengan Bea Cukai. 
Rektor Universitas Widya Gama Mahakam, Prof. Dr. H. Abd. Rachim AF, SE., M.Si dalam sesi diskusi tersebut sependapat dengan penggalian potensi pada daerah Kalimantan Timur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah, sehingga pada akhirnya nanti secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan daerah maupun pusat secara nasional. “Bahwa Kalimantan Timur ini juga memiliki potensi selain dari CPO kelapa sawit untuk dikembangkan dari total 93 produk turunannya. Misalnya berupa produk kosmetik, pupuk dan sabun. Mudah-mudahan nanti bapak Gubernur yang baru dapat merealisasikan potensi dan peluang ini” ujar Rektor Universitas Widya Gama Mahakam ini. 
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Hermanus Barus juga menyambut baik kegiatan ini dalam upaya sinergi bersama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur. “Merubah paradigma di masyarakat bahwa Bea Cukai selama ini hanya terkait dengan target penerimaan Negara bergeser sebagai pendorong dan fasilitasi kebijakan supaya mendapatkan multiplier efek yang lain dari sisi pendapatan. Hal tersebut harus diikuti oleh peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai untuk menangkap peluang dan potensi pengembangan di daerah Kalimantan Timur ini” tegas Hermanus Barus

0 komentar

Tulis Komentar

Data anda akan dirahasiakan!

Email dan data anda untuk keperluan bank data. Kerahasiaan data anda dijamin dan tidak akan dipublikasikan.
Kolom wajib diisi *